Indonesia bersiap menyongsong usia 80 tahun kemerdekaan. Di tengah dunia yang penuh ketegangan, momentum ini menjadi refleksi seberapa jauh bangsa ini melangkah, khususnya dalam menjalankan amanat konstitusi: ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dua proklamator kita, Soekarno dan Mohammad Hatta, telah meletakkan fondasi kuat. Bung Karno mengobarkan semangat anti-imperialisme lewat Gerakan Non-Blok (GNB), sementara Bung Hatta mempopulerkan filosofi ‘Mendayung di antara Dua Karang’, yang kini kita kenal sebagai prinsip ‘Bebas Aktif’. ‘Bebas’ berarti Indonesia tak terpengaruh pihak manapun, sementara ‘Aktif’ berarti terus berjuang untuk perdamaian dunia.
Landasan inilah yang menjadi panduan utama bagi Presiden ke-8, Prabowo Subianto, dalam menjalankan politik luar negeri.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo langsung ‘tancap gas’. Hanya dalam waktu singkat, ia sudah melakukan safari diplomatik ke dua negara adidaya: Beijing, China, pada 8-9 November 2024, dan Washington DC, AS, pada 10-12 November 2024.
Safari ini terus berlanjut ke berbagai forum penting dunia, dari APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, hingga KTT Developing 8 di Mesir. Kunjungan terakhirnya adalah ke Belgia pada 12 Juli lalu.
Bergabung dengan BRICS, Masihkah Non-Blok?
Salah satu terobosan besar adalah kehadiran Prabowo di KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Kunjungan ini menandai resminya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025.
“Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan perdananya.
Keputusan ini memicu pertanyaan, apakah Indonesia masih memegang teguh prinsip non-blok?
Prabowo menepis keraguan tersebut. Ia menegaskan, politik luar negeri Indonesia adalah ‘seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak’. Indonesia tidak akan berpihak pada blok manapun.
“Kami tetap dalam garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini kami sampaikan di mana-mana, bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang,” tegasnya.
Konsistensi ini juga tercermin dalam upaya Indonesia merampungkan perundingan dagang dengan Uni Eropa, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Setelah negosiasi panjang selama hampir sembilan tahun, perjanjian ini diharapkan bisa ditandatangani pada 2025.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung perjuangan diplomasi Indonesia untuk mengakui negara Palestina, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Konsisten dengan Konstitusi dan Lintas Generasi
Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah memuji konsistensi Prabowo dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang berlandaskan konstitusi. Pernyataan Prabowo, “Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia,” dimaknai Teuku sebagai bukti konsistensinya mengamalkan nilai-nilai luhur para pendiri bangsa.
Aktivitas diplomasi Prabowo yang ‘tancap gas’ ini, kata Teuku, didukung oleh bekal intelektual dan manajerial yang memadai. Menurutnya, kesuksesan diplomasi Prabowo tidak lepas dari fondasi yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.
Namun, ada juga kritik yang muncul. Direktur China-Indonesia di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai Prabowo tampak lebih vokal dan politis pada isu geopolitik dan kemanusiaan, berbeda dengan pendahulunya, Joko Widodo, yang cenderung fokus pada diplomasi ekonomi pragmatis.
Zulfikar juga mengkritisi ketidakhadiran Prabowo pada KTT Group of Seven (G7) di Kanada. Ia khawatir hal itu bisa disalahartikan sebagai kecenderungan Indonesia pada salah satu blok.
Terlepas dari perdebatan itu, satu hal yang pasti, menjelang usia 80 tahun, Indonesia –sebagai negara dengan status Qualified Middle Power– terus bergerak maju. Indonesia dituntut mampu membangun negerinya sendiri, sambil aktif menjalin sinergi dengan negara-negara yang cinta perdamaian dunia, sesuai dengan tema HUT ke-80 Kemerdekaan: ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’.