Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjawab kritikan acara gowes bareng pada akhir pekan nanti, berdalih pemilihan rute yang melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) bukan inisiatif Gubernur.
Chico mengatakan Pramono hanya memfasilitasi sebagai pemimpin administrasi di Pemprov DKI Jakarta. “Memfasilitasi Balai Kota sebagai tuan rumah dan tempat start dan finis. Lalu terkait dengan pemilihan rute oleh pihak Dishub,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Akan tetapi pernyataan ini dirasa sulit diterima. Pramono selaku pemegang kebijakan seharusnya bisa menolak, usulan dari jajarannya. Ditambah, sudah jelas aturannya bahwa sepeda dan kendaraan roda dua dilarang melintasi JLNT.
Hal ini yang dikritik Koalisi Mobilitas Berkelanjutan yang terdiri dari komunitas pesepeda Bike To Work (B2W) Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, Road Safety Association, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.
“Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca. Jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku. Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum,” kata Humas B2W Indonesia Ria Okta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/4/2025).
Presiden B2W Indonesia, Hendro Subroto menyebut pihaknya menolak rute bersepeda yang akan melintasi Jalan Layang Nontol (JLNT) Casablanca pada acara bertajuk SilaturahRide with Mas Pram tersebut. Dia mengaku Pemprov telah fetakompli soal acara ini.
“Bukannya berdiskusi, kami justru menjadi penonton presentasi konsep yang telah matang dan siap saji. Apalagi yang disajikan membuat kami kaget, acara bersepeda itu akan melalui jalan JLNT Casablanca, bahkan dua kali putaran,” kata Hendro.
Hendro menyebut pihaknya telah menyampaikan penolakan penggunaan JLNT sebagai rute gowes kepasa Dinas Perhubungan DKI karena jalur tersebut tidak diperuntukkan kendaraan roda dua.
“Penolakan ini bukan tanpa dasar. Regulasi yang ada sudah sangat jelas melarang sepeda melintas di JLNT, bukan karena sepeda tak penting, tetapi karena keselamatan harus didahulukan,” ujar Hendro.
Asal tahu saja, Gubernur Pramono dalam beberapa waktu belakangan sedang jadi perbincangan, lantaran sejumlah kebijakannya. Dari mengubah aturan rekrutmen PPSU hingga tak kunjung menepati janji terhadap warga eks Kampung Bayam.