Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah didakwa atas tuduhan penyuapan. Moon dituduh mengangkat mantan anggota parlemen memimpin lembaga nirlaba sebagai imbalan mempekerjakan menantu laki-lakinya.
Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis (24/4/2025), Moon, yang memimpin Korea Selatan dari 2017 hingga 2022 di bawah bendera Partai Demokrat berhaluan kiri-tengah, karena kewenangannya diduga telah menunjuk seorang mantan anggota parlemen menjadi pimpinan Badan UKM dan Perusahaan Rintisan yang didanai pemerintah.
Jaksa menduga bahwa Moon menunjuk Lee Sang-jik, mantan anggota parlemen sebagai imbalan atas pengangkatan mantan menantunya yang bermarga Seo menjadi direktur eksekutif di Thai Eastar Jet, yang saat itu dikendalikan Lee. Mereka menuduh bahwa sekitar 223 juta won atau sekitar Rp2,6 miliar gaji dan tunjangan lain yang diberikan kepada Seo merupakan salah satu bentuk suap kepada Moon.
Partai Demokrat mengutuk dakwaan tersebut sebagai bermotif politik dan penyalahgunaan kekuasaan penuntutan. “Jadi gaji yang dibayarkan kepada menantu laki-laki itu merupakan suap kepada presiden? Apakah ini logika terbaik yang dapat mereka pikirkan setelah mengulur-ulur kasus selama empat tahun?” kata juru bicara Park Kyung-mee dalam sebuah pernyataan.
Dakwaan terhadap Moon menambahkannya ke daftar panjang mantan presiden Korea Selatan yang bermasalah dengan hukum. Pengganti Moon, mantan presiden yang dimakzulkan Yoon Suk-yeol, saat ini sedang diadili atas tuduhan pemberontakan atas penerapan darurat militer yang berlaku singkat tahun lalu.
Empat mantan pemimpin Korea Selatan lainnya, termasuk pendahulu langsung Moon, Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, telah dijatuhi hukuman penjara. Mentor politik Moon, mantan Presiden Roh Moo-hyun, bunuh diri pada 2009 saat sedang diselidiki atas tuduhan penyuapan.
Saat menjabat, Moon, mantan pengacara hak asasi manusia, mendorong perluasan kesejahteraan sosial dan memperjuangkan pemulihan hubungan dengan Korea Utara. Korea Selatan akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada 3 Juni untuk menggantikan Yoon, yang pemakzulannya dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi Korea awal bulan ini.