Implementasi QRIS dan GPN untuk sistem pembayaran Indonesia, disorot dan dituduh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai upaya membatasi akses dan partisipasi perusahaan asal negeri Paman Sam.
Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mewanti-wanti tim negosiasi pemerintah jangan lembek. Dia menegaskan, penggunaan QRIS lebih praktis. Cukup scan barcode, tak perlu menggunakan kartu dan yang penting lagi data transaksi masyarakat pun lebih terlindungi dan terpantau langsung oleh kita sendiri.
“Ini menjadi cermin keberhasilan agenda literasi keuangan kepada warga yang diinginkan kita semua,” jelas Asep dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).
Alasan lainnya, kata dia, QRIS merupakan salah satu cerminan kemandirian ekonomi dan keuangan melalui sistem pembayaran atau transaksi langsung yang terjadi hingga level akar rumput di masyarakat. Maka, dia menekankan, QRIS harus dipertahankan.
Dia menggarisbawahi, jangan sampai sistem pembayaran yang dibanggakan bangsa ini menjadi hilang gara-gara tekanan Trump. Presedennya akan buruk jika segala sesuatu yang diminta negara adi daya itu dengan serta merta harus tunduk.
“Sekarang bicara sederhananya saja deh, masa beli sebungkus rokok di pedalaman Rumpin atau Sukajaya, Bogor saja harus pake kartu berlogo visa atau master. Sedangkan dengan scan code QRIS justru jauh lebih mudah? Terus nantinya bagaimana dengan e-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga suka digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?” ucao dia
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menjelaskan, tim negosiasi Indonesia yang sedang meminta penurunan tarif dagang ke Amerika harus mampu mengabaikan agenda soal sistem pembayaran menjadi bagian dari yang harus dibargainkan. “Cari kompensasi lain yang sepadan dan jauh lebih proper saja,” pungkas Asep