Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menekankan, sinergi antarlembaga harus dilakukan untuk menangani masalah keamanan laut karena TNI AL tidak mungkin bisa menjaga seluruh perairan Indonesia.
Ali mengatakan ego sektoral masih ada di antara lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di laut, namun TNI AL sudah mencoba mengikis pelan-pelan sikap ego sektoral itu dengan menggelar pertemuan-pertemuan di pangkalan TNI AL.
“Memang harus sinergi, jadi kita harus sinergi kalau kita sinergi maka mungkin permasalahan luas laut ini bisa ter-cover,” ujar Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Menurut ia, TNI AL tidak mungkin bisa menjaga seluruh perairan karena saat ini kondisi sejumlah kapal yang dimiliki usianya sudah tua dan juga adanya pembatasan bahan bakar yang mengganggu operasional.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut KSAL, ada delapan kategori pelanggaran paling dominan yang ditangani TNI AL. Pelanggaran-pelanggaran itu, di antaranya terkait pelayaran, kehutanan, penyelundupan narkoba dan barang-barang terlarang, migas, keimigrasian, kepabeanan, dan pertambangan.
“Hampir tiap minggu, kita berhasil menangkap penyelundupan, baik itu narkoba, baby lobster, garmen atau istilahnya ball press. Kemudian masalah keimigrasian, illegal migrant, terutama Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura,” ungkap dia.
Secara umum, Ali menjelaskan pelanggaran yang berkaitan dengan pelayaran, kehutanan, kepabeanan, cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pelanggaran terkait perikanan, narkoba, migas, kepabeanan, dan pertambangan, menunjukkan tren peningkatan.
Untuk pelanggaran soal perikanan dan pelayaran, TNI AL bertindak selaku penyidik. Namun, pelanggaran-pelanggaran kategori lainnya dilimpahkan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lembaga lain yang berwenang.
“Jadi, kita selalu kerja sama, berusaha bekerja sama,” ucapnya menegaskan.