Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku bakal benahi sistem pendidikan dokter spesialis untuk mencegah praktik perundungan (bullying) yang selama ini terjadi di berbagai rumah sakit pendidikan.
Menurut Budi, salah satu akar masalah perundungan adalah ketidakjelasan status peserta didik yang membuat mereka rentan terhadap perlakuan tidak adil.
Untuk itu, Kemenkes akan menerapkan standar baru yang mengadopsi model dari Accreditation Council for Graduate Medical Education International (ACGME-I).
“Dari ACGME-I itu diatur, kenapa bullying banyak terjadi? Karena di pendidikan ini terlampau banyak dan tidak diatur karena dia dianggapnya murid-murid, kan nggak ada haknya. Tapi kalau dia kontrak sebagai pekerja, itu diatur maksimal, nggak boleh lebih dari 80 jam per minggu,” kata Budi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Ia menambahkan, dalam kondisi tertentu peserta pendidikan boleh bekerja lebih dari 20 jam sehari, misalnya dalam situasi gawat darurat, namun diwajibkan beristirahat di hari berikutnya.
Semua aturan ini, Budi menerangkan kini dimasukkan dalam kontrak resmi peserta dengan rumah sakit pendidikan.
“Semua rumah sakit yang akan jadi rumah sakit pendidikan, kita bawa ke Amerika, kita latih, begini jadi rumah sakit pendidikan standar dunia. Dan nanti diakreditasi oleh mereka. Kita untuk rumah sakit sebagai pendidikan pakainya ACGMEI,” jelas Budi.
Selain soal jam kerja, Budi juga mengungkapkan perubahan besar dalam sistem evaluasi kelulusan dokter spesialis. Ia menilai, selama ini kelulusan kerap dipengaruhi oleh subjektivitas senior, bukan semata berdasarkan kompetensi medis yang terukur.
“Dulu lulus nggak lulus susah kalau dokter spesialis. Nggak lulus kenapa? Saya nggak suka. Nanti nggak. Kita lihat, melakukan operasi usus buntu, bener nggak operasinya, berhasil atau nggak. Kalau dari 10 berhasil 10, ya dia lulus. Semua berbasis sistem dan diawasi dua orang,” tuturnya.