Serikat Transportasi Indonesia dalam peringatan Hari Buruh pada Kamis (1/5/2025) di Monumen Nasional, Jakarta, menuntut pemerintah memberikan kesejahteraan dan menghapus outsourcing bagi tenaga buruh.
“Harapannya supaya buruh bisa mendapatkan kesejahteraan, keadilan, bisa hidup bahagia,” Nurdiansyah yang tergabung dalam Serikat Transportasi Indonesia ditemui inilah.com, di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Nurdiansyah mengatakan buruh masih belum sejahtera sehingga meminta agar pemerintah menghapus outsourcing. Acara peringtan Hari Buruh 2025 dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
“(Kesejahteraan) Itu masih kurang kalau ke level bawah. Selain itu, kalau bisa outsourcing enggak usah ada. Kalau bisa setop semuanya supaya enggak ada lagi yang namanya tenaga outsourcing,” ucapnya.
Outsourcing adalah tindakan sebuah perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaannya ke pihak ketiga, yang lebih piawai dibidang tersebut. Dengan begitu, tenaga outsourcing posisinya sebagai eksternal perusahaan.
Menurut pantauan Inilah.com di lapangan melihat Prabowo tiba di lokasi unjuk rasa, Gambir, pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa buruh yang berunjuk rasa.
Kedatangan Prabowo turut didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sedangkan para pejabat tinggi lainnya yang tampak hadir dalam seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
Adapun jajaran pejabat yang turut hadir , Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, hingga Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, merespons tuntutan enam buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mengerjakan tuntutan tersebut.
“Beberapa dari tuntutan buruh sesungguhnya sedang kami kerjakan, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK, kami intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK,” kata Prasetyo kepada wartawan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Prasetyo mengatakan pemerintah tidak ingin hadir ketika buruh sudah terkena PHK. Perlu ada penyelesaian masalah dari hulunya.