Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa perintah penutupan yang dikeluarkan Israel bagi enam sekolah yang dikelola PBB di Yerusalem Timur telah merampas hak sekitar 800 siswa Palestina atas pendidikan.
“Perintah ini melanggar kewajiban Israel mentaati hukum internasional,” demikian menurut pernyataan UNRWA, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (1/5/2025).
Sebelumnya pada Selasa (29/4/2025), delegasi bersama dari 12 mitra UNRWA mengunjungi kamp sebagai dukungan internasional yang menentang perintah penutupan oleh Israel dan mendengar langsung dari para siswa, orangtua, dan anggota staf mengenai situasi tersebut.
“Sekolah-sekolah UNRWA di Shu’fat telah menjadi bagian dari struktur sosial kamp selama beberapa dekade, yang memungkinkan anak-anak menikmati pendidikan berkualitas tinggi di dekat rumah mereka,” kata badan PBB tersebut.
“Anak-anak perempuan kini takut bahwa impian mereka untuk menjadi dokter atau ilmuwan akan sirna jika mereka kehilangan akses terhadap pendidikan.” lanjut UNRWA.
Pihak berwenang Israel memerintahkan sekolah-sekolah di kamp pengungsi Shu’fat untuk ditutup paling lambat 8 Mei 2025, dengan alasan tidak memiliki izin. Berdasarkan perintah tersebut, tidak seorang pun akan diizinkan masuk ke sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan staf lainnya.
Penutupan tersebut dianggap sebagai bagian dari serangan Tel Aviv yang lebih luas terhadap UNRWA dan mandatnya untuk melayani pengungsi Palestina.
Pada Oktober 2024, parlemen Israel (Knesset) mengesahkan dua undang-undang yang melarang operasi UNRWA di Israel dan wilayah yang didudukinya, serta melarang otoritas Israel melakukan kontak apa pun dengan badan tersebut. Undang-undang itu mulai berlaku pada 30 Januari 2025.
Israel juga menuduh karyawan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dibantah keras oleh badan PBB tersebut.
UNRWA yang berdiri sejak 1949 telah menjadi jalur penyelamat penting bagi para pengungsi Palestina, mendukung hampir 5,9 juta orang di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.