Lagi-lagi kebijakan populis. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk membiayai opersional taman 24 jam dan pembukaan perpustakaan hingga malam hari. Di sisi lain, masih ada warga yang sulit ‘buang hajat’ secara layak.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa rencana Pramono yang ingin buka taman 24 jam, pemindahan patung MH Thamrin hingga penambahan jam operasional perpustakaan dan museum bukan kebijakan yang tepat.
“Saya rasa kebijakan itu tidak tepat, karena banyak hal lain, kebijakan yang harusnya bisa langsung untuk kebutuhan masyarakat,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Menurutnya, selain hanya buang-buang anggaran. Kebijakan itu hanya akan menguntungkan sejumlah pihak saja. “Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompoknya saja,” ujar Trubus.
Anggota Komisi D DPRD Jakarta Neneng Hasanah mengkritik pembangunan septic tank komunal belum berjalan maksimal. Ia pun meminta Pemprov segera memfokuskan penerapan fasilitas tersebut. Tujuannya agar warga tidak lagi melakukan aktivitas buang air besar sembarangan (BABS).
“Pinggiran Jakarta Utara rata-rata masyarakatnya masih belum punya septic tank. Mereka masih membuang ke kali, tanah, ataupun laut,” kata Neneng di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Minggu (4/5/2025).
Ia mengatakan aktivitas BABS yang masih dilakukan sebagian warga dapat mencemari air sungai maupun tanah di lingkungan sekitar. Selain itu, praktik BABS juga bisa berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
“Memang untuk kesehatan juga tidak bagus. Kesehatan masyarakat bisa terganggu kalau masyarakat masih buang air besar sembarangan,” ucap Neneng.
Dia berharap, Pemprov Jakarta segera memperbanyak pembuatan septic tank komunal secara menyeluruh di berbagai wilayah yang belum terjangkau sehingga masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas seperti aktivitas buang air besar sembarangan atau BABS.
“Saya mengharapkan buat kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta seperti septic tank dibuat dan diperbanyak,” kata dia.
Di saat warganya masih buang hajat ke kali, Pramono malah mau buang-buang duit memindahkan Patung Mohammad Husni Thamrin ke museum kemudian membangun lagi yang baru. Akan dibuat dan diletakkan di Jalan Sudirman. Pembiayaannya bakal menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
“Kita buatkan patung MH Thamrin yang baru, yang sejajar dengan Jalan Jenderal Sudirman sebagai simbol dari Jakarta,” kata Pramono kepada wartawan usai membuka acara Lebaran Betawi di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Selain itu, Pramono juga berencana menggunakan dana KLB untuk membiayai operasional pembukaan taman 24 jam dan membuka perpustakaan hingga malam hari. Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim mengatakan, ada 2 perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Pemprov. Menurutnya, Pemprov bisa menggunakan dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pak Pram dalam waktu 2 bulan menjabat ini sudah bisa ngumpulin Rp600 miliar dari situ (KLB),” kata Chico kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).
Asal tahu saja keberadaan dana KLB pernah dikritik oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Desember 2016 lalu. Kebijakaan yang diinisiasi Gubernur Ahok itu memberikan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dengan membayar denda merupakan tindakan koruptif gaya baru.
Bambang bilang, Pemprov Jakarta pada akhirnya menggunakan dana pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, melalui pembayaran denda tersebut. Tindakan koruptif sendiri merupakan perbuatan yang mengarah kepada korupsi. “Ini lah tindakan koruptif gaya baru yang belum bisa disentuh hukum,” kata Bambang kala itu.