Disebut Dapat Jatah Pengamanan Situs Judol, Pengamat: Presiden Sepatutnya Berhentikan Budi Arie

Disebut Dapat Jatah Pengamanan Situs Judol, Pengamat: Presiden Sepatutnya Berhentikan Budi Arie


Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memberhentikan Budi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM (Menkop), karena dugaan keterlibatannya dalam pengamanan situs judol.

“Presiden sudah sepatutnya memberhentikan Budi Arie,” tegas Chairul, saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Chairul juga mengomentari serangan balik yang sedang dilancarkan Budi Arie, usai beredarnya rekaman suara yang diduga eks Menkominfo itu menuding ada dalang yang mem-framing jahat terhadap dirinya. “Kalau memang ada keterlibatan pihak lain, seharusnya Budi Arie jangan tutupi,” kata Chairul.

Dia mendorong, penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan keterlibatan Budi Arie, karena hal tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korupsi (Tipikor). Ia menyebut, penyelenggara negara yang menerima sesuatu termasuk dalam kategori suap atau gratifikasi. “Kasus judol ternyata mempunyai aspek korupsi. Seharusnya penyidik juga membuka kemungkinan penerapan pasal korupsi kepada Budi Arie,” ujarnya.

Diketahui, saat masih menjabat masih menjabat sebagai Menkominfo disebut meminta jatah 50 persen dari hasil praktik pengamanan situs judol. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan terhadap sejumlah eks pegawai Kemenkominfo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Kemudian beredar rekaman suara diduga Budi Arie, memperdengarkan percakapan Budi Arie saat diwawancarai media. Rekaman ini diunggah akun @Ary_PrasKe2, kemudian di repost oleh kader PDIP Guntur Romli, baru-baru ini.

“Itu fitnah, framing. Itu si Tony (nama panggilan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony) ditekan oleh PDI Perjuangan,” kata Budi Arie dengan nada tinggi.

post-cover
Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Denny Cagur (kiri) saat bersama dengan mantan Capres Ganjar Pranowo (kemeja hitam), Cawagub Rano Karno (sebelah Ganjar), dan mantan Komisaris BUMN PT HIN, Zulkarnaen Apriliantonya atau Tony Tomang (kanan). (Foto: tangkapan layar media sosial/X)

Saat ditanya mengapa PDIP yang dituding? Apakah karena PDIP dendam dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)? Budi menjawab dengan kesal “Nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang. Cuma jengkel saja. Sudah saya jelaskan, tapi judulnya masih gini aja.”

Dia meminta media jangan mau memainkan tabuhan genderang PDIP. Budi juga mempersiapkan bukti-bukti kuat bahwa ada keterlibatan PDIP dalam pemberitaan yang menyudutkannya beberapa waktu belakangan ini. “Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP.” cetusnya lagi seraya menambahkan dirinya tengah memetakan mana media kawan dan lawan. “Jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua,” katanya.

Dugaan Keterlibatan PDIP

Soal keterlibatan kader-kader PDIP sebelumnya pernah disinggung  Koordinator Paguyuban Masyarakat Anti Berita Fitnah dan Hoaks Teuku Afriadi, pada November 2024. “Faktanya jika Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang memang masuk dalam struktur komposisi dan personalia Tim Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah dari PDIP,” kata Teuku, aktivis muda pendiri Komisariat GMNI UMSU kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Rabu (13/11/2024).

Dalam dokumen yang diterima Teuku, nama Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang memang tercantum dalam struktur Tim Kampanye Pilkada PDIP. Selain itu, terdakwa lainnya Alwin Jabarti Kiemas disebut-sebut sebagai keponakan mendiang Taufik Kiemas, suami dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

post-cover
Surat Keputusan Nomor: 942/KPTS/DPP/V/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pemiluhan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024. (Foto: tangkapan layar).

“Saya merujuk pada SK Adapun dirinya merujuk pada dokumen tertulis Surat Keputusan Nomor: 942/KPTS/DPP/V/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pemiluhan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024,” ucap dia

Surat ini diterbitkan pada 18 Mei 2024 dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam lampiran memang tertulis nama Zulkarnaen Apriliantony sebagai salah satu anggota dalam SK DPP PDIP tersebut. “Saya sudah baca isi SK DPP PDIP,” ujarnya.

Terkait tudingan PDIP sebagai dalang framing jahat, sudah pernah dikonfirmasi langsung ke Budi Arie. Tapi pertanyaan awak media tak digubrisnya. Sikap itu ditunjukkan Budi Arie usai dirinya melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Saat dicegat awak media, Budi awalnya menolak berbicara di luar konteks pertemuan dengan KPK. Namun saat pertanyaan mengenai namanya yang tercantum dalam surat dakwaan perkara judol kembali mencuat, ia akhirnya memberi komentar singkat. “Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak tidur,” ucap Budi Arie dengan tenang, lalu beranjak pergi meninggalkan lokasi.

Namun ketika didesak soal pernyataan yang menyebut dirinya dijadikan target framing oleh PDIP seperti yang dikutip dari beberapa media ia memilih diam. Gestur yang ditunjukkan hanya berupa ekspresi wajah datar dan isyarat tangan yang menolak untuk menjawab lebih lanjut. 

Komentar