Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bermagnitudo 6,3 di Kota Bengkulu, dimulai hari ini, Senin (26/5/2025).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menuturkan pembangunan ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan dampak bencana yang sudah dimulai sejak hari ketiga setelah gempa terjadi. Rumak rusak di Perumahan Rafflesia Asri, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menjadi fokus utama pembangunan.
“Sudah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk membangun rumah bagi warga terdampak, khususnya yang rusak berat. Ini adalah komitmen yang sangat kuat dan patut diapresiasi,” kata Raditya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut data BNPB, terdapat tujuh rumah rusak berat yang menjadi prioritas untuk dibangun ulang. Selain itu 40 rumah yang mengalami kerusakan sedang dan ringan juga akan direhabilitasi secara bertahap.
Sebelum pembangunan dimulai, proses demolisi atau pembongkaran rumah yang rusak berat telah dilakukan pada Minggu (25/5) dengan dukungan alat berat dan personel gabungan dari Brimob, Korem 041/Gamas, BPBD, Dinas PUPR, Basarnas, serta instansi lainnya.
“Proses berlangsung lancar tanpa penolakan warga,” kata dia.
Pihaknya memastikan warga menyambut baik langkah tersebut karena rumah mereka telah tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan segera. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan rumah rusak berat dapat selesai dalam waktu satu bulan, menggunakan berbagai sumber pendanaan, seperti APBD, CSR, Baznas, serta bantuan kepala daerah se-Provinsi Bengkulu.
BNPB juga merekomendasikan agar rumah yang dibangun kembali menggunakan spesifikasi Rumah Tahan Gempa (RTG). Koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait agar hasil pembangunan lebih tangguh terhadap bencana ke depan.
Selain pembangunan fisik, BNPB turut memberikan dukungan berupa dana tunggu hunian, stimulan, logistik, dan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan bantuan.