100 Hari Kerja Pram-Rano, Greenpeace Indonesia: Belum Ada Kemajuan Berarti, tak Sesuai Janji Kampanye

100 Hari Kerja Pram-Rano, Greenpeace Indonesia: Belum Ada Kemajuan Berarti, tak Sesuai Janji Kampanye

syahidan.jpg

Selasa, 3 Juni 2025 – 07:03 WIB

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. (Foto: Dok. Antara)

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. (Foto: Dok. Antara)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Greenpeace Indonesia mengkritik 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memimpin Jakarta. Mereka menilai belum ada kemajuan berarti dalam 100 hari tersebut.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait menyoroti proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang justru mengakibatkan sejumlah penggusuran.

Ia menyebut situasi itu bertolak belakang dengan janji Pramono-Rano saat masa kampanye yang menyebut akan mengganti konsep Giant Sea Wall menjadi Giant Mangrove Wall.

“Tapi kenyataannya kalau kami lihat, ternyata tanggul laut Giant Sea Wall atau apa pun namanya sebagaimana yang dijanjikan akan dihapus itu, nyatanya tetap dilakukan,” kata Jeanny dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (3/6/2025).

Jeanny menekankan konsep pembangunan tanggul laut yang dijalankan saat ini tidak mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Ia menyarankan agar proyek tanggul tidak dijadikan satu-satunya solusi permanen untuk mengatasi banjir rob. Namun, melakukan revitalisasi mangrove perlu dijalankan secara bersamaan.

“Mangrove efektif melindungi pesisir dan warga. Pemerintah justru mengabaikannya dan memilih proyek yang merusak ekosistem dan menggusur warga sebagai solusi utama dan permanen,” ucap Jeanny.

Selain itu, Jeanny juga menyinggung program job fair hingga pembangunan infrastruktur yang disebut sebagai solusi, namun belum menyentuh akar persoalan sosial dan lingkungan di Jakarta.

Rencana menggelar job fair di 44 kecamatan tiap tiga bulan dinilai tidak menjawab kebutuhan riil, terutama bagi kelompok rentan dan penganggur muda, apalagi perlindungan pada sektor informal.  

Ia menilai, menggusur PKL tanpa solusi akan semakin mempersulit warga untuk mencari nafkah. Untuk mengentaskan krisis lapangan pekerjaan, Pemprov DKI harus berfokus pada pelatihan berbasis potensi lokal dan pendampingan keterampilan, termasuk melindungi sektor informal yang menopang sekitar 37,95 persen dari ekonomi masyarakat Jakarta.

“Tanpa pelatihan terarah, job fair hanyalah seremonial belaka. Jakarta harus menyediakan fasilitas kerja yang adil dan berkelanjutan,” kata Jeanny.

Ia menambahkan, program pelatihan dan peluang kerja berbasis Green Jobs wajib dikembangkan agar warga memiliki keterampilan yang sesuai dengan tantangan zaman. Apalagi riset Greenpeace menyebut sektor Green Jobs dapat menghasilkan 19,4 juta lapangan kerja.

Topik
Komentar

Komentar