Presiden Chile Gabriel Boric menyatakan keinginannya untuk mengajukan undang-undang yang melarang impor barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
“Kita tidak bisa terus menerus membiayai kematian anak-anak,” kata Boric saat berpidato di depan parlemen di Valparaiso akhir pekan lalu.
Dalam pidatonya, dia juga mengecam serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 dan menyerukan agar semua sandera yang ditahan kelompok perlawanan Palestina itu dibebaskan.
Boric menekankan bahwa kebijakannya menargetkan ‘pemerintahan genosida, bukan orang Israel’. Dia juga mendukung Spanyol yang berencana menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Menanggapi pernyataan itu, Duta Besar Israel untuk Chile Gil Artzyeli memperingatkan bahwa boikot yang diusulkan Boric bisa memicu sanksi perdagangan, terutama dari AS.
Namun, Boric menyatakan bahwa pendiriannya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, bukan karena alasan perdagangan.
“Ini bukan soal perdagangan, tetapi masalah prinsip dan keadilan,” kata dia.
Boric juga menyatakan bahwa mengkritik pemerintah Israel bukanlah sikap anti-Yahudi.
“Kami mengkritik tindakan, bukan orang,” katanya, menegaskan.
Rencana terbaru Boric itu muncul setelah dia baru-baru ini menarik atase militer Chile dari Israel sebagai protes terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.
Ketegangan antara pemerintah Chile dan Israel muncul pertama kali pada September 2022, ketika Boric menolak menerima Duta Besar Israel yang akan menyerahkan surat kepercayaan.
Ketegangan itu meningkat pada November 2023, ketika Boric memanggil pulang Duta Besar Chile di Israel untuk berkonsultasi menyusul pengeboman kamp pengungsi Palestina.
Pada April lalu, Boric menolak keikutsertaan Israel dalam pameran International Air and Space Fair (Fidae), yang ditafsirkan oleh Israel sebagai sanksi politik.
Pemerintah Chile juga menyatakan dukungannya pada Afrika Selatan yang menggugat Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).