Israel menolak memberikan izin kepada diplomat tinggi Arab Saudi untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah. Ulah Israel ini dapat mengancam upaya normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv.
Pada Sabtu (31/5/2025), Israel mengumumkan tidak akan mengizinkan pertemuan yang direncanakan di Tepi Barat, melibatkan menteri dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Para menteri itu dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, kantor pusat Otoritas Palestina.
Semula kunjungan Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud ke Tepi Barat akan menjadi kunjungan pertama yang dilakukan pejabat senior Arab Saudi ke wilayah itu. Seorang pejabat Israel mengklaim para menteri bermaksud mengadakan ‘pertemuan provokatif’ yang bertujuan untuk mendorong pembentukan negara Palestina.
“Israel membuat kesalahan dalam keputusannya, dan perilaku [Perdana Menteri Israel] Netanyahu salah. Ia mencoba melindungi dirinya sendiri untuk mempertahankan kepentingannya sendiri,” kata sumber keluarga kerajaan Saudi, menurut lembaga penyiaran publik Israel, KAN.
Sumber tersebut menuduh Netanyahu tidak memiliki keinginan tulus untuk perdamaian dan malah “menimbulkan masalah”. Padahal kunjungan ke Ramallah dimaksudkan untuk mengirim pesan yang jelas kepada Israel bahwa tidak akan ada normalisasi tanpa solusi dua negara. “Arab Saudi berupaya mencapai perdamaian, sementara Israel menjauh,” sumber itu menambahkan.
AS telah berupaya selama bertahun-tahun untuk menengahi kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel, serupa dengan perjanjian yang dicapai pada 2020 antara Tel Aviv dan tiga negara Arab lainnya. Namun, Riyadh menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara Palestina berdaulat diakui, sesuatu yang ditolak pemerintah sayap kanan Israel.
Setelah ditolak masuk ke Tepi Barat, Pangeran Faisal bin Farhan mengecam Israel atas ekstremisme dan penolakannya terhadap segala upaya serius untuk menempuh jalur damai. “Hal ini memperkuat tekad kami untuk menggandakan upaya diplomatik dalam komunitas internasional guna menghadapi kesombongan ini,” katanya.
Sebuah konferensi internasional yang diketuai bersama Prancis dan Arab Saudi dijadwalkan digelar di New York pada 17 hingga 20 Juni untuk membahas negara Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan kesediaannya untuk mengakui negara Palestina yang merdeka, mengikuti beberapa negara Eropa tahun lalu, dengan menggambarkannya sebagai “bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik”.
Pernyataannya telah membuat marah pejabat Israel dan pro-Israel. Israel memperingatkan Paris bahwa mereka akan mencaplok lebih banyak wilayah Tepi Barat jika melanjutkan pengakuannya.