Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina menyoroti pelaksanaan sejumlah job fair yang dinilai hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan solusi nyata bagi pencari kerja.
Kegiatan itu, kata dia, seharusnya menjadi solusi konkret untuk membuka lapangan kerja, bukan sekadar seremoni belaka.
“Acara job fair tidak boleh hanya formalitas. Banyak masyarakat yang betul-betul ingin mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari,” ujar Arzeti kepada wartawan, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Arzeti meminta pemerintah, untuk lebih serius dalam merancang dan melaksanakan program bursa kerja.
“Kalau memang niatnya membantu masyarakat, maka harus ada mekanisme yang jelas. Jangan hanya kumpulkan perusahaan dan pencari kerja, lalu selesai tanpa evaluasi. Harus ada tindak lanjut, data penempatan kerja yang transparan, dan keterlibatan sektor industri secara aktif,” kata dia.
Lebih lanjut, dia juga mendorong adanya inovasi dalam sistem penyaluran tenaga kerja, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, dan pembinaan wirausaha bagi generasi muda.
“Pemerintah harus hadir secara nyata. Jangan biarkan job fair hanya jadi ajang formalitas tahunan. Kita butuh solusi konkret, sebab lapangan pekerjaan yang layak masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” paparnya.
Arzeti menyatakan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, dengan segera menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara itu, masalah pengangguran bisa diatasi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat 83.450 orang dari tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja.
“Pemerintah harus serius mengatasi masalah itu. Apalagi semakin banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya,” tutur dia.
Job Fair Jakarta Dicibir Warga
Baru-baru ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar bursa kerja atau job fair di dua tempat, yakni di GOR Tanjung Duren dan GOR Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaksanaan job fair ini sudah yang kesekian kalinya dilakukan Pemprov di bawah kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno, digadang-gadang sebagai bagian dari program unggulan Pramono yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor e-0001 Tahun 2025.
Namun, banyak masyarakat yang mulai tidak percaya dengan pelaksanaan job fair. Sebagian besar mengganggap bahwa penyelenggaraan job fair hanya formalitas alias tidak benar-benar ada lowongan pekerjaan yang dibuka.
Di akun Instagram Pemprov @dkijakarta yang menggunggah informasi terkait job fair, banyak warga yang memberikan komentar negatif. Terutama karena sudah tidak percaya dengan pelaksanaan tersebut.
Beragam komentar masyarakat, mulai dari menyebut bahwa job fair hanya formalitas hingga ada yang telah ikut berkali-kali, namun tak ada satu pun panggilan kerjaan. Berikut sejumlah komentar masyarakat terkait pelaksanaan job fair:
“Formalitas” tulis akun @imarchilyn, dilihat Rabu (4/6/2025).
“Hari gini datang ke job fair” timpal akun @f.anfz
“Percuma kalau enggak orang dalam susah,” sahut akun @vynloy
“Gua sudah ikut berkali-kali job fair hasil enggak ada nol” ucap akun @affandimuhammad65
“Formalitas, perusahaan dipaksa ikut tapi gak ada loker, sudah diviralkan di Instagram pengakuan pegawai perusahaan masyarakat yang sudah baca mana mau ikutan” sahut akun @rury rarantika
“Zaman suddah era digital woy” cibir akun @masjhon_id
Asal tahu saja, berdasarkan survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025, tercatat 47,3 persen responden di Jakarta tidak mengetahui adanya job fair yang digelar oleh pemprov.
Dari kelompok yang mengetahui, 37,4 persen mengaku tidak yakin bahwa program tersebut dapat berdampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.