Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, memang reshuffle menjadi kewenangan absolut dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, jika melihat dinamika dan kinerja beberapa menteri saat ini, menurutnya sudah beberapa sosok yang perlu diganti.
“Beberapa tokoh perlu diganti, misalnya Budi Arie, selain karena skandal Judi Online (judol) yang melibatkan namanya, juga karena kapasitas Budi Arie yang justru tidak tampak dibanding kontroversi yang ia buat,” ucap Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Lalu, lanjut dia, Raja Juli Antoni juga masuk kategori yang perlu direshuffle. Kemudian Menteri HAM Natalius Pigai dinilai layak diganti.
“Tidak saja posisi menterinya, tetapi lembaga kementeriannya juga tidak diperlukan, mengingat sudah ada kementerian hukum yang seharusnya mampu menangani persoalan HAM,” sambungnya.
Meski begitu, ia meyakini beberapa tokoh loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini, seperti Budi Arie tampaknya akan sulit diganti oleh Prabowo.
“Tetapi jika membaca situasi politik, nama-nama tokoh loyalis Jokowi agak sulit diganti, mengingat ada korelasi kekuasaan Jokowi di balik pemerintahan saat ini,” tuturnya.
Apalagi, lanjut Dedi, bila Budi Arie nantinya tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judol, maka kecil kemungkinan posisi Menteri Koperasi tersebut berpindah tangan.
“(Akhirnya) pergantian bisa jadi dilakukan dan menyasar tokoh nonpolitisi, misalnya justru Menkes (Budi Gunadi), Natalius Pigai, dan lainnya dari kalangan non Parpol,” ucap dia.
Terkait Budi Arie, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan sampaikan pandangan berbeda. Dia menegaskan, polemik yang ditimbulkan Budi Arie sangat menganggu. Tidak hanya publik yang lelah karena disuguhkan berbagai kegaduhan, tetapi menurutnya, Presiden Prabowo juga tidak suka dengan menteri yang terlalu banyak polemik dan bikin gaduh.
“Termasuk juga menteri-menteri yang mengeluarkan kebijakan yang tidak senafas dengan semangat Presiden Prabowo. Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi siapapun yang akan direshuffle pasti namanya sudah ada di kantong Presiden,” jelas Iwan.
“Menurut saya, selain Budi Arie, Menkes juga akan kena reshuffle karena masuk dalam kategori selalu membuat gaduh juga. Banyak pernyataan-pernyataannya yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Diketahui, isu perombakan kabinet kembali menguat, karena terjadinya pertemuan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Dalam keterangannya di media sosial, akun resmi Dasco menyatakan rasa hormat dan terima kasih atas wejangan serta masukan yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo.