Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan menduga polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sarat akan politisasi. Dia mengatakan ada pihak yang berusaha memperkeruh suasana dengan menyerang Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
“Menurut dugaan saya isu Raja Ampat telah dipolitisasi dan terdapat pihak yang memperkeruh keadaan menggunakan data dan informasi palsu , termasuk dengan upaya unfair (tidak adil) yang berlangsung secara terus menerus dan masif untuk menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia,” ujar Irawan kepada wartawan, Jakarta, Senin (9/6/2025).
Irawan mengeklaim pihak yang berusaha menyerang Ketua Umum Partai Golkar tersebut merupakan orang-orang yang dirugikan oleh kebijakan Bahlil. Khususnya, soal mafia impor minyak.
“Mungkin saja pihak-pihak tersebut adalah pihak yang selama ini dirugikan oleh kebijakan Bahlil dalam melakukan hilirisasi atau pihak-pihak yang terkait dengan mafia impor minyak,” tutur dia.
Lebih lanjut, Irwan juga menyoroti langkah Bahlil yang melakukan pengecekan langsung di lapangan. Menurutnya, Bahlil memiliki kewenangan untuk melakukan langkah berani ketimbang sekedar melakukan penghentian sementara terhadap Perusahaan tambang PT Gag.
“Meskipun dengan track record yang dimilikinya, Bahlil bisa mengambil keputusan yang lebih berani dari sekedar melakukan penghentian sementara,” tegas dia.
Bahlil saat ini sudah memutuskan menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Kami untuk sementara menghentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah pihak mengecam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, yang dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Pasalnya Raja Ampat merupakan salah satu lokasi wisata unggulan di Indonesia, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun asing.
Bahlil memastikan PT GAG Nikel baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar. Kementerian ESDM sudah turun langsung ke lokasi di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi.
“Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” imbuhnya.