Pemerataan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kini bukan lagi wacana. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat komitmennya menghadirkan layanan digital inklusif hingga ke pelosok Nusantara, menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan layanan publik berbasis digital sebagai fondasi Indonesia Maju.
Dalam konferensi video Monitoring Konektivitas Digital baru baru ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus seiring dengan peningkatan literasi masyarakat.
“Konektivitas harus dibarengi edukasi. Internet bukan hanya soal tersambung, tetapi soal bagaimana digunakan dengan bijak untuk kemajuan,” kata Meutya.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia.
“Membangun infrastruktur digital di perbatasan bukan perkara mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Butuh gotong royong lintas sektor,” ujarnya.
Capaian Konektivitas di NTT dan Maluku Utara
Komitmen BAKTI semakin konkret dengan penyediaan ribuan titik akses layanan di wilayah prioritas. Di NTT, BAKTI telah membangun 584 BTS 4G dan 2.691 titik akses internet gratis. Sementara di Maluku Utara, tercatat 497 BTS 4G dan 687 titik layanan internet telah aktif.
Semua ini diperkuat dengan koneksi dari satelit SATRIA-1 berkapasitas 150 Gbps yang telah menghubungkan 27.858 lokasi publik, serta 6.747 lokasi seluler 4G di berbagai pelosok Indonesia.
Modernisasi jaringan transmisi dari teknologi VSAT ke microwave juga dilakukan secara masif, dengan peningkatan kecepatan layanan Committed Information Rate (CIR) hingga 8 Mbps per lokasi. Transformasi ini merupakan hasil kolaborasi BAKTI dengan Telkomsat dan mitra lainnya.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, menyampaikan bahwa migrasi kapasitas sejak Februari 2025 telah menghasilkan peningkatan kualitas jaringan yang nyata.
“Latency menurun, packet loss juga turun drastis. Artinya, jaringan kita makin stabil dan andal,” tegas Fadhilah.
Manfaat Langsung: Pendidikan, Pertahanan, dan Ekonomi Desa
Dampak kehadiran internet berkecepatan tinggi di wilayah 3T dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Halmahera Barat, Kepala SD Inpres 9, Nurul, menyebut konektivitas memudahkan guru mengikuti pelatihan daring dan memfasilitasi asesmen online bagi siswa.
Hal senada diungkapkan Kapten Arhanud Kasman Effendi, Komandan Kompi II PAMTAS RI–RDTL di perbatasan Inbate, NTT. Akses digital membuat proses pelaporan lebih cepat, dan masyarakat sekitar pos TNI juga ikut menikmati fasilitas internet yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Desa Sasur, Inkarianto Christi Saban, menyampaikan bahwa warga kini mulai mengembangkan website desa dan menjadikan internet sebagai media komunikasi antarwarga dan promosi produk lokal.
Di sektor ekonomi daerah, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti pentingnya konektivitas dalam program One Village One Product (OVOP). Menurutnya, digitalisasi membuka peluang produk lokal menembus pasar nasional dan internasional.
“Konektivitas membuka jalan distribusi baru. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal masa depan ekonomi daerah,” kata Melki.
Transformasi Digital sebagai Kerja Kolektif
Di akhir pertemuan, Menkomdigi Meutya Hafid mengapresiasi peran aktif para pemangku kepentingan lokal—dari TNI, kepala desa, hingga para guru—yang telah memanfaatkan infrastruktur digital secara maksimal.
“Pemerintah pusat membangun jaringannya, tapi manfaatnya baru terasa jika daerah dan masyarakat ikut bergerak. Ini kerja kolektif menuju Indonesia digital yang merata,” tutupnya.