Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bila keputusan Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu, tidak hanya memuat perihal nasib 4 pulau Aceh yang diambil alih pengelolaannya oleh Provinsi Sumatra Utara (Sumut).
“Perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemerintahan dan di publik, ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Mendagri terkait status 4 pulau (Aceh). Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia,” ucap Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Dia menegaskan, Mendagri Tito tidak spesifik hanya menandatangani 4 Pulau antara Sumut dan Aceh saja, melainkan di seluruh Indonesia.
“Jadi sekali lagi, keputusan Menteri ini bukan hanya terkait kepada 4 pulau atau 2 provinsi saja, tapi ini adalah pemutakhiran data seluruh Indonesia yang lampirannya tadi ada 4 ribu halaman lebih,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan memutuskan soal polemik pemindahan empat pulau di wilayah Aceh ke Sumatra Utara (Sumut) untuk meredam kegaduhan usai Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah dirinya melakukan komunikasi dengan Prabowo. Hasil dari komunikasi tersebut, Kepala Negara memutuskan mengambil alih penuh persoalan empat pulau.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco, Minggu (15/6/2025).
Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.
“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya.