Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengapresiasi keputusan pemerintah yang akhirnya menetapkan empat pulau milik Provinsi Aceh, usai sempat bersengketa dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil keputusan yang arif dan bijaksana.
“Keputusan pemerintah terhadap empat pulau disengketakan oleh provinsi Aceh dan provinsi Sumut merupakan keputusan bijak. Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan kewenangan dimiliki secara arif dan juga bijaksana dalam memutuskan polemik empat pulau tersebut,” kata Bawono kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Ia mengatakan keputusan yang diambil Prabowo telah meredam gejolak yang bisa berujung pada potensi disintegrasi bangsa.
“Karena didasarkan pada data-data dan dokumen-dokumen valid kuat maka keputusan dari pemerintah ini secara otomatis juga mengakhiri polemik berkepanjangan, di mana kalau tidak segera dimitigasi bisa berpotensi melahirkan kegaduhan kegaduhan sosial politik tidak perlu,” ujarnya menegaskan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo sudah ambil sikap dengan menganulasi kebijakan Mendagri Tito, mengembalikan kepemilikan Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, ke Provinsi Aceh.
Melalui juru bicara sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi, presiden juga turut membantah adanya upaya Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencaplok keempat pulau tersebut, sebagaimana narasi yang kadung berkembang di tengah publik.
“Bahwa tidak benar ketika ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip, yang memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Prasetyo berharap keputusan ini dapat mengakhiri pertikaian antara kedua provinsi tersebut. Prabowo juga berpesan, kata Prasetyo, masyarakat Sumut dan Aceh kembali bersatu, saling menopang satu sama lain bukan saling sikut.
“Oleh karena itu lah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, bagi pemerintah aceh, bagi pemerintah sumut ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, “jangan karena adanya dinamika empat pulau ini, berkembang isunya ke mana mana yang kontraproduktif.”