Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani angkat bicara soal Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk Polri. Ternyata bukan lembaga baru.
Dia mengatakan, satgassus sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan dirinya diundang saat peluncurannya. “Itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun lalu, karena saya termasuk yang waktu itu diundang saat launching. Dan ini akan diperkuat lagi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Dia mengatakan, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, merupakan hal yang positif dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Apalagi, penerimaan negara adalah fondasi dalam membentuk APBN yang sehat.
“Ini merupakan hal yang positif untuk terus didukung, karena tadi, APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, koordinasi terus dilakukan dengan satgassus.
Selain itu, lanjut Bimo, jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, telah menggelar pertemuan dengan seluruh tim satgassus, kecuali Novel Baswedan. Langkah tersebut ditempuh untuk membangun sinergi dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.
“Jadi kemarin sore, kami undang satgassus full team kecuali Pak Novel, untuk berdiskusi di kantor kami. Dan, kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi, khususnya untuk mengamankan penerimaan negara. Baik dari sisi pencegahan, maupun penindakan,” ucap Bimo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, tugasnya mendampingi Kemenkeu dalam meningkatkan penerimaan negara, guna mendukung pembangunan nasional.
Anggota Satgassus, Yudi Purnomo menyampaikan, selama enam bulan terakhir, pihaknya menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian.
Teranyar, satgassus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meninjau Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, pada 7–9 Mei 2025. Dilanjutkan ke Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali, pada 11–13 Juni 2025.
Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani demi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Misalnya, masih banyak kapal penangkap ikan berkapasitas di atas maupun di bawah 30 GT, beroperasi di atas 12 mil laut, namun belum memiliki izin penangkapan ikan.
Satgassus pun merekomendasikan beberapa solusi, salah satunya peningkatan kapasitas pemerintah dalam memproses perizinan kapal penangkap ikan agar lebih cepat dan efisien.