Program penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah akan menelan biaya Rp9 miliar. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, dana tersebut sudah disetujui DPR dan direalisasikan melalui APBN.
Program ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta rencana penulisan ulang sejarah dari Kementerian Kebudayaan dilakukan secara hati-hati dan jangan sampai ada pengaburan di dalamnya.
Dan dalam proses penulisan ulang sejarah RI, dari 12 pelanggaran HAM berat hanya dua yang akan dicatat dalam penulisan ulang sejarah RI. Terus sisanya mau dikemanakan?
Fadli Zon juga menyebut tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998 tersebut tidak terbukti.
Simak selengkapnya di program Jurnalisik bersama Dilla Hantika hanya di kanal YouTube inilah.com.