Pemerintah mendorong pemerintah daerah bergerak cepat dalam mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Demi memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang perekonomian nasional.
Hanya saja, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman miris dengan lima provinsi di Pulau Kalimantan yang KUR-nya masih recehan. Realisasinya sekitar Rp7,6 triliun, jauh dari capaian nasional sebesar Rp116 triliun, dari plafon nasional Rp300 triliun.
“Proses pendistribusian harus tepat waktu dan tidak makan banyak waktu. Daerah diberikan amanah untuk dilaksanakan,” kata Menteri Maman saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi KUR 2025 se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (18/6/2025).
Politikus muda dari Partai Golkar ini, memberikan arahan khusus bahwa dari 100 persen plafon KUR itu, seharusnya terealisasi 60 persen kepada pelaku usaha sektor produksi. “Usaha sektor produksi itu, implikasi ekonominya jauh lebih besar. Melakukan produksi barang, melibatkan banyak tenaga kerja, dan lainnya,” ucap Menteri Maman.
Dalam rapat ini, Menteri Maman merangkum berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi daerah dalam percepatan penyaluran KUR kepada debitur. Rendahnya realisasi KUR di Pulau Kalimantan ini, menjadi salah satu sorotan utama sehingga akan dikawal dan ditinjau secara terus menerus.
Selain itu, permintaan agar 60 persen KUR disalurkan kepada pelaku usaha sektor produksi, Menteri Maman juga tegas akan memantau sejauh mana realisasi daerah mengakomodasi para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan.
Namun, Menteri Maman masih memuji Kalimantan, karena penyaluran KUR sektor produksi, terealisasi 52 persen di pertengahan tahun. Mendekati target 60 persen yang ditetapkan pusat.
Selanjutnya, Menteri Maman meminta pemerintah daerah se-Kalimantan untuk leibh bersungguh-sungguh dalam merealisasikan penyaluran KUR yang hanya Rp7,6 triliun. Seimbangkan dengan capaian nasional yang sudah di kisaran Rp116 triliun.
Menteri Maman juga mendorong bank penyalur bersama SKPD terkait di masing-masing pemerintah daerah, lebih agresif dan proaktif menjangkau masyarakat. Agar para pelaku usaha dapat menikmati fasilitas KUR yang diberikan oleh negara.
“Jatah plafon di Kalimantan fleksibel ya, bergantung kemampuan dan keseriusan bank penyalur, ukurannya tidak di situ. Terkadang kalau ditetapkan plafon di daerah, namun kemampuan likuiditas dan bank tidak siap, nanti sulit. Makanya kami dorong supaya partisipasi pemerintah daerah lebih proaktif agar debitur KUR meningkat,” ujar Menteri Maman.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan (Diskop UKM Kalsel) Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan untuk realisasi KUR di provinsi ini hingga Juni 2025, sudah mencapai Rp2,1 triliun dari target Rp5,6 triliun.
“Angka realisasi ini masih wajar, tidak begitu masalah. Mudahan tahun ini melampaui target seperti tahun 2024. Sektor perdagangan masih mendominasi penerima KUR, khususnya di Kota Banjarmasin,” kata Yanuar.
Sementara itu, Dirut Bank Kalsel Fachrudin, sebagai salah satu bank penyalur KUR di provinsi ini, mengatakan realisasi bank itu masih di bawah target, yakni baru Rp180 miliar dari target Rp1 triliun.
“Sesuai arahan menteri, kami lagi siapkan negosiasi perbaikan sistem. Kemudian menteri meminta bagian keuntungan penyaluran KUR agar digunakan untuk perbaikan sistem,” ujar Fachrudin.