Ulah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang Sabtu (21/6/2025) melancarkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama milik Iran: Isfahan, Natanz, dan Fordow tidak saja menghantam objek vital Iran, tapi juga membuat gaduh dan menguncang stabilitas geopolitik dunia yang memang sudah rapuh.
Belakangan, Trump kabarnya tidak ingin melanjutkan serangan terhadap Iran dan berniat mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran. Seorang pejabat AS, Axios, Senin (23/6/2025) menyebut, Trump telah menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesaat setelah serangan, dan menyatakan bahwa tujuan berikutnya adalah mengejar kesepakatan damai dengan Iran.
“Presiden (Trump) tidak ingin melanjutkan serangan. Ia siap jika Iran melakukan serangan balasan, tetapi ia sudah menyampaikan kepada Netanyahu bahwa ia menginginkan perdamaian,” kata pejabat itu.
Kendati begitu, serangan tersebut tak urung menyalakan kembali api perang besar di Timur Tengah. Kali ini, ancamannya jauh lebih dahsyat. Potensi perang regional menjalar menjadi konflik global. Bahkan banyak pengamat mengkhawatirkan konflik ini memicu pecahnya Perang Dunia III.
Dan Iran memang tak tinggal diam. Militer Iran bersiaga penuh. Kelompok sekutu Iran—Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak dan Suriah, Houthi di Yaman—siap menjadi alat pukul Teheran. Bagi Iran, dalam doktrin strategisnya, serangan terhadap infrastruktur nuklir adalah deklarasi perang.
Salah satu langkah yang paling ditakuti dunia adalah pemblokiran Selat Hormuz, yang menjadi salah satu urat nadi energi global. Sekitar 30 persen perdagangan minyak dunia dan 25 persen lalu lintas Gas Alam Cair (LNG) melewati selat itu. Bila Iran menutupnya, harga energi global dipastikan melambung, memicu inflasi, dan mengguncang pasar keuangan.
Ancaman itu bukan gertakan kosong. Pada hari Minggu (22/6/2025), Parlemen Iran dilaporkan telah menyetujui rencana penutupan total selat tersebut, dan kini tinggal menunggu lampu hijau dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Jika Iran betul betuk memblokade Selat tersebut, paling tidak ada tiga negara yang terkena dampak paling siginifikan: China, India dan Jepang. Lalu lintas energi ketiga negara itu sangat tergantung dengan Selat Hormuz.
Bagaimana dengan Indonesia? Kita dipastikan juga akan terimbas dampak yang tidak kecil. Ketergantungan kita pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk masih sangat besar, terutama dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar—negara-negara yang menggunakan jalur Selat Hormuz untuk mengekspor energi. Jika Iran menutup selat ini, dunia akan mengalami lonjakan harga minyak dan gas, yang langsung akan menekan APBN Indonesia melalui pembengkakan subsidi energi dan melemahnya neraca perdagangan.
Pemblokiran Selat Hormuz bukan hanya akan membakar Tel Aviv, tapi mengguncang seluruh pasar global. Inflasi energi dan gejolak pasar keuangan adalah dua bahaya nyata yang sudah mulai terasa pasca-serangan AS, dengan harga minyak mentah jenis Brent yang sempat menyentuh USD 120 per barel, tertinggi sejak krisis Rusia-Ukraina.
Dampak lanjutannya akan merembet pada sektor-sektor domestik. Ongkos produksi industri meningkat, transportasi publik dan logistik terganggu, dan daya beli masyarakat menurun. Semua ini menempatkan Indonesia, seperti banyak negara berkembang lain, pada posisi yang sangat rentan.
Reaksi Dunia Atas Serangan AS ke Iran
Serangan AS ke Iran bisa menjadi lonceng perang yang menyulut krisis regional menjadi konflik global, sehingga bukan hanya merupakan eskalasi militer. Dalam kaitan itu, sikap para pemimpin dunia terbelah. Uni Eropa yang diwakili Inggris, Prancis, dan Jerman misalnya meminta Iran untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat “mendestabilisasi” Timur Tengah lebih lanjut. Mereka secara konsisten menegaskan penolakan terhadap senjata nuklir Iran dan mereka mendukung penuh keamanan Israel.
Sementara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam serangan udara AS yang merupakan eskalasi yang berbahaya. Adapun Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak semua pihak untuk mundur dan kembali ke meja perundingan.
Arab Saudi telah menyuarakan “kekhawatiran besar”, sementara Oman mengutuk serangan tersebut dan menyerukan de-eskalasi.
Perdana Menteri India, Narendra Modi mengaku telah berbicara dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Modi kemudian menyerukan “dialog dan diplomasi sebagai jalan ke depan”.
Politikus Rusia, Dmitry Medvedev, sekutu Presiden Vladimir Putin, mengatakan: “Trump, yang datang sebagai presiden pembawa damai, telah memulai perang baru bagi AS.
Penyelesaian dengan Satu Telepon
Banyak kalangan memprediksi, krisis ini bisa berakhir dalam dua arah: eskalasi ke perang global, atau pembukaan kembali jalur diplomatik.
Seorang pejabat Iran menyatakan konflik dengan Israel sebenarnya bisa berakhir dengan satu panggilan telepon, yaitu dari Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Israel. Sang pejabat itu pun menyebut Iran selalu siap berunding dengan siapa pun yang serius mencari solusi damai.
“Iran percaya pada dialog yang beradab, langsung atau tidak langsung. Presiden Trump bisa dengan mudah menghentikan perang dengan satu telepon ke Israel,” kata Juru Bicara Kantor Wakil Presiden Iran Majid Farahani, dalam wawancara khusus dengan CNN, Jumat (20/6/2025) lalu.
Namun, dalam atmosfer politik AS, diplomasi mungkin bukan opsi utama Trump. Begitu pula Israel yang merasa mendapat lampu hijau dari Washington.
Bagi Indonesia dan dunia, pilihan terbatas. Tidak ikut perang bukan berarti tak terkena dampak. Justru saat kekuatan besar sibuk mengukur misil dan kekuasaan, negara-negara non-blok seperti Indonesia bisa berperan sebagai penyeimbang moral dan penstabil kawasan.
Itu sebabnya Indonesia selayaknya mengupayakan langkah diplomasi yang apik dan teukur. Soalnya perang yang terjadi di antara kedua negara sudah pasti akan berdampak pada tidak berkembangnya sektor ekonomi bagi negara mana pun.
Kita dituntut untuk waspada, cermat, dan tanggap. Indonesia perlu segera memikirkan peningkatan cadangan energi melalui percepatan diversifikasi sumber pasokan energi dari negara-negara non-Timur Tengah dan memperkuat cadangan strategis minyak nasional. Presiden Prabowo selayaknya mulai memikirkan stimulus konsumsi dengan cara memperluas bantuan sosial dan subsidi langsung kepada kelompok rentan untuk menjaga daya beli.
Kementerian Luar Negeri harus didorong untuk terlibat penuh dalam menjalankan diplomasi bebas aktif yang lebih progresif. Indonesia dapat mengambil peran dalam mendorong diplomasi damai di kawasan melalui jalur G20, OKI, dan ASEAN+.
Dan yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat perlindungan terhadap iklim investasi. Dengan cara mempertebal kepastian hukum, menjaga stabilitas politik, dan insentif fiskal, supaya Indonesia tetap bisa menarik bagi investor global yang mencari “zona aman” di tengah gejolak global.