Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti meningkatnya tensi geopolitik global dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi yang mungkin timbul akibat konflik di berbagai belahan dunia.
“Kita melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ini bukan hanya isu regional, tetapi berpotensi memicu gelombang ketidakpastian ekonomi global. Walaupun belakangan sedang ada gencatan senjata, tetapi perang bisa saja kembali pecah kapan pun,” ujar Habib Idrus dalam pernyataannya, Rabu (25/6/2025).
Dia menjelaskan, dampak yang paling mungkin terjadi adalah kenaikan harga komoditas global, terutama minyak bumi. Kenaikan harga minyak dapat memicu inflasi domestik dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui subsidi energi. Selain itu, gangguan pada rantai pasok global juga menjadi ancaman serius yang dapat menghambat aktivitas perdagangan dan investasi.
“Indonesia, sebagai bagian dari perekonomian global, tidak bisa lepas dari dampaknya. Pemerintah harus segera menyiapkan skenario krisis yang komprehensif. Ini bukan hanya tentang respons reaktif, tetapi juga langkah-langkah preventif untuk meminimalisir dampak negatif,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci. Beberapa poin yang disoroti oleh Habib Idrus untuk langkah antisipasi diantaranya memastikan cadangan devisa cukup kuat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal. Pemerintah harus mendiversifikasi sumber energi dan pangan dengan mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong produksi domestik untuk komoditas strategis.
“Pengawasan sektor keuangan dengan memperketat pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari potensi gejolak. Perlu pula menyiapkan instrumen fiskal yang fleksibel untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor usaha yang rentan,” jelas Habib Idrus.
Dan yang tak kalah pentingnya, kata Habib Idrus, diplomasi ekonomi aktif dengan terus menjalin kerja sama internasional untuk membuka peluang pasar baru dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Kita berharap konflik geopolitik dapat segera mereda. Namun, sebagai negara yang prudent, kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memastikan ekonomi nasional tetap resilien di tengah tantangan global,” tutup Habib Idrus.