Kebijakan 50 Siswa Perkelas Ditentang, Dedi Mulyadi Jalan Terus

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. (Foto: Antara/Ricky Prayoga)

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) tak akan mundur dengan kebijakan terbarunya, 50 siswa perkelas.

Meski banyak ditentang, Dedi mengaku siap menghadapi berbagai penolakan yang datang.

“Pemimpin itu harus siap menerima hujatan, kritikan, tuntutan bahkan gugatan. Saya memetik pelajaran berharga dari para pendiri bangsa yang mengingatkan bahwa memimpin itu menderita,” ucap dia, Sabtu (12/7/2025).

Dedi menyebut kritikan muncul saat dirinya mengambil kebijakan menambah murid dalam satu kelas menjadi 50 orang untuk mengurangi angka putus sekolah. Dedi menyebut kebijakan tersebut bersifat tentatif dan apabila di wilayah tertentu khususnya terpencil kekurangan sekolah.

Dengan begitu, anak-anak di sekitar sekolah dengan radius jauh bisa mendaftar ke sekolah tersebut. Sedangkan dengan daerah yang banyak sekolah maka tidak perlu menambah murid.

Dedi mencontohkan, apabila kuota di salah satu SMA negeri sebanyak 480 siswa. Sedangkan yang mendaftar 500 orang maka 20 siswa dapat dimasukkan ke sekolah.”Banyak orang yang menggoreng narasi penambahan jumlah murid maka banyak yang salah persepsi,” kata dia.

Dengan kebijakan barunya ini, Dedi yakin dalam tiga tahun ke depan, Jawa Barat nol persen anak putus sekolah. Terkait sekolah swasta yang terdampak kebijakan tersebut, Dedi menyebut akan mengumpulkan sekolah swasta membahas soal kekurangan murid.

SMA swasta di Jabar meradang dengan kebijakan Gubernur Dedi tentang program penanggulangan anak putus sekolah (PAPS). Sebab, program untuk menjaring siswa sekolah di SMA negeri ini membuat kuota rombongan belajar (rombel) per kelas bertambah dari 36 menjadi 50 siswa.

Topik