Sabtu, 12 Juli 2025 – 23:30 WIB
Seorang pegawai Departemen Luar Negeri AS yang dipecat, kiri, disambut haru dengan pelukan di luar gedung Harry S. Truman, kantor Deplu AS di Washington DC, Jumat (11/7/2025). (Foto: Associated Press/Manuel Balce Ceneta)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Dengan segala ‘kegilaannya’, Presiden AS Donald Trump kembali bikin ulah. Kali ini, sasarannya adalah Departemen Luar Negeri AS. Jumat (11/7/2025) kemarin, lebih dari 1.300 pegawai Deplu AS resmi dipecat! Ini bagian dari kampanye besar Trump dengan dalih untuk merampingkan birokrasi federal yang dianggap terlalu gemuk.
Sebuah kabar dari pejabat Deplu AS yang disampaikan AFP menyebutkan, ada 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai Dinas Luar Negeri yang sudah menerima surat PHK. Angka yang bikin geleng-geleng kepala.
Pemecatan massal ini terjadi cuma tiga hari setelah Mahkamah Agung AS membuka jalan bagi Trump. Mahkamah Agung yang didominasi kubu konservatif itu mencabut larangan yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan lebih rendah. Artinya, rencana Trump untuk memecat puluhan ribu pegawai pemerintah federal kini tak terhalang.
Tentu saja, langkah tersebut langsung menuai badai kecaman. Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA) tak tinggal diam. Mereka mengecam PHK di Kemlu ini sebagai ‘pukulan telak bagi kepentingan nasional AS’.
“Di tengah ketidakstabilan global yang hebat, dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, konflik antara Israel dan Iran, dan rezim otoriter yang menguji batas-batas tatanan internasional, AS memilih memangkas tenaga kerja diplomatik garda terdepannya,” kata AFSA dalam pernyataan resminya.
“Kami menentang keputusan ini dengan sekeras-kerasnya,” mereka menegaskan, jelas-jelas geram.
Padahal, tahun lalu, Deplu AS mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia, dengan sekitar 17.700 di antaranya bertugas di dalam negeri. Bayangkan, pasukan diplomatik AS yang vital itu kini dipangkas habis-habisan.
PHK ini memang jadi bagian dari ambisi Trump untuk merestrukturisasi lembaga pemerintah. Tujuannya, tak lain tak bukan, adalah memastikan kebijakan luar negeri AS sejalan dengan kepentingan ‘America First’. Upaya ini jelas bakal berdampak luas, termasuk bagi para diplomat yang selama ini berjuang menjaga kepentingan AS di tengah dominasi Rusia-China yang makin merajalela.
Pemecatan staf di Deplu AS ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Februari lalu, Trump terang-terangan meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merombak total kebijakan luar negeri sesuai kemauan presiden dan partai. Trump juga berulang kali sesumbar sedang ‘membersihkan negara’ dengan memecat anggota yang dianggap tak loyal.
Pada akhir April, Rubio bahkan sudah mengumumkan restrukturisasi besar-besaran di departemennya. Ia bahkan membagikan artikel di media sosial X yang menyarankan rencana pemangkasan hingga 15 persen staf.
Sejak kembali ke Gedung Putih, pengurangan tenaga kerja federal memang jadi salah satu prioritas utama Trump. Ia bahkan sudah melakukan pemangkasan drastis di berbagai sektor melalui apa yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang sebelumnya dipimpin oleh sosok kontroversial Elon Musk.
Ini bukan sekadar PHK biasa. Ini adalah sinyal bahwa Trump siap menggebuk siapa saja, bahkan institusi vital sekelas Deplu, demi ambisi politiknya. Dan kepentingan nasional AS, menurut AFSA, jadi korban utamanya.