Pupuk Palsu Bukan Cuma Rugikan Petani Rp3,2 Triliun tapi Juga Ancam Mimpi Swasembada

Petugas Dinas Pertanian memeriksa temuan pupuk NPK diduga palsu dengan wadah merek dagang pupuk bersubsidi Phonska di wilayah Tanggunggunung, Tulungagung, Jawa Timur. (Foto: Antara/Destyan Sujarwoko)

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mengaku prihatin atas temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait peredaran pupuk palsu yang berpotensi merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Temuan ini harus diusut tuntas agar tak ganggu mimpi Presiden RI Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, ini menyangkut perlindungan terhadap petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan kita. Jika pupuk yang beredar tidak terjamin keasliannya, maka swasembada pangan pasti akan terganggu” Kata Rajiv kepada Inilah.com, Jakarta, Minggu (13/7/2025)

Politikus Partai NasDem ini mendesak pemerintah untuk segera mengusut dan menindak tegas pelaku pemalsuan pupuk serta melakukan evaluasi distribusi pupuk.

“Saya minta pemerintah mengambil langkah-langkah nyata dengan mengusut kemudian menindak tegas pelaku pemalsuan pupuk serta melakukan evaluasi dan perbaikan total sistem distribusi pupuk, termasuk memperkuat pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Rajiv, gagal panen akibat pupuk palsu berarti kerugian berlapis. Sudah gagal produksi, kehilangan pendapatan, hingga beban utang yang tak mampu dibayar.

Ia menyoroti dampak langsung yang dirasakan petani, terutama mereka yang menggunakan dana pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membeli pupuk. Ia mengharapkan pemerintah memberikan kompensasi bagi petani yang dirugikan

“Petani yang terdampak harus mendapatkan perlindungan dan kompensasi termasuk skema keringanan atau penjadwalan ulang cicilan KUR,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata dalam melindungi petani, salah satunya dengan menjamin kualitas pupuk yang beredar agar petani tidak kembali menjadi korban.

“Petani kita sudah cukup menderita dengan berbagai tantangan: cuaca ekstrem, harga komoditas yang fluktuatif, hingga akses modal yang terbatas. Jangan tambah beban mereka dengan pembiaran terhadap praktik kejahatan seperti ini,” pungkasnya.

Setelah mengungkap beras oplosan yang melibatkan 212 perusahaan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membongkar kasus pupuk palsu.  Ada 5 jenis pupuk yang diduga palsu, merugikan petani Rp3,2 triliun secara nasional.

Dia menyebut, pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani, karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, maka mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk tersebut.

“Bayangkan, kalau pupuknya palsu, itu kerugian petani, baru kita temukan di lima (jenis) pupuk palsu (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun. Tapi, ini bukan Rp3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Mentan Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

Meskipun belum menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, Mentan Amran berjanji akan menindak tegas pelaku pemalsuan pupuk, sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi.

Ia menyayangkan, masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

Mentan Amran menegaskan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin ketahanan pangan nasional terus diperkuat lewat swasembada pangan. “Kami ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ucap Mentan Amran.
 

Topik