Jangan Main-main Urusan Perut Rakyat, Sikat Habis Mafia Pangan Pengoplos Beras!

Jangan Main-main Urusan Perut Rakyat, Sikat Habis Mafia Pangan Pengoplos Beras!

Diana Medium.jpeg

Selasa, 15 Juli 2025 – 00:01 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Dok. NasDem).

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Dok. NasDem).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica, menanggapi serius temuan 212 merek beras yang diduga mengoplos. Kasus ini harus menjadi momentum bersih-bersih dari mafia pangan, urusan perut rakyat jangan dibuat bancakan.

“Kita harus bersihkan mafia pangan dari hulu ke hilir. Tidak boleh ada kompromi untuk pelaku yang sengaja merugikan negara, dan menipu rakyat dengan produk beras yang tidak layak konsumsi,” tegas Cindy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Ia menegaskan, persoalan pangan adalah persoalan hidup rakyat. Sehingga kalau beras saja dipermainkan, kata dia, maka nyawa dan kesejahteraan rakyat pun dipertaruhkan. Cindy mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang telah menyerahkan temuan ini ke Kapolri dan Jaksa Agung.

Menurutnya, langkah hukum harus segera dilakukan agar kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan tidak runtuh.  “Ini saatnya negara hadir dengan tegas dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai yang kecil makin ditekan, sementara yang bermain di balik layar justru kebal hukum,” tandasnya.

Empat Produsen Diperiksa

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa empat produsen atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam distribusi beras. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik kecurangan tersebut.

“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Brigjen Helfi menyebut empat produsen yang diperiksa adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG, tanpa merinci materi pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, WG mengacu pada Wilmar Group, FSTJ adalah Food Station Tjipinang Jaya, BPR adalah Belitang Panen Raya, dan SUL/JG merupakan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Adapun produk Wilmar Group yang diperiksa meliputi Sania, Sovia, dan Fortune. Sampel beras dikumpulkan dari berbagai wilayah, seperti Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jabodetabek.

Sementara itu, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) diperiksa atas produk beras merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos, yang sampelnya diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.

PT Belitang Panen Raya (BPR) diperiksa terkait produk Raja Platinum dan Raja Ultima, dengan sampel diambil dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Sementara PT Sentosa Utama Lestari (SUL)/Japfa Group diperiksa terkait produk Ayana setelah pengambilan tiga sampel dari Yogyakarta dan Jabodetabek.

Kasus beras oplosan ini bermula dari temuan Mentan Amran yang  melaporkan 212 produsen beras yang diduga melakukan praktik pengoplosan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung. Laporan ini merupakan hasil investigasi terhadap 268 merek beras bersama sejumlah pemangku kepentingan.

“Temuan ini telah dilaporkan secara resmi ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (27/6/2025).

Dari hasil pemeriksaan 13 laboratorium di 10 provinsi, ditemukan bahwa 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21 persen tidak sesuai berat kemasan. “Ini sangat merugikan masyarakat,” tegas Amran.

Ia menambahkan, anomali harga beras saat ini terjadi justru ketika produksi nasional meningkat. Berdasarkan data FAO, produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, melampaui target nasional sebesar 32 juta ton.

Amran memperkirakan potensi kerugian konsumen akibat praktik curang ini mencapai Rp99 triliun. “Kalau dulu harga naik karena stok sedikit, sekarang tidak ada alasan. Produksi tinggi, stok melimpah, tapi harga tetap tinggi. Ini indikasi adanya penyimpangan,” tandasnya.

Dari semua produsen yang sudah diperiksa baru belum ada yang berkomentar, hanya Pemprov Jakarta yang memberikan pembelaan soal temuan yang menyeret sejumlah merek besutan BUMD Food Station Tjipinang Jaya.

Temuan Mentan Disangkal

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Hasudungan Sidabalok mengklaim mutu beras sudah teruji oleh laboratorium terakreditasi. Dia mengatakan, pihaknya secara berkala mengambil sampel beras merek Setra Pulen dan Setra Ramos produksi Food Station. Beras ini digunakan untuk program penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.

“Terhadap kedua merk tersebut, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta secara periodik sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi,” kata Hasudungan dalam keterangan resmi, Senin (14/7/2025).

Sepanjang 2025, pengambilan sampel sudah dilakukan dua kali, yakni pada 24 Januari dan 16 Juni 2025. Hasil uji laboratorium Saraswanti di Jakarta Pusat menunjukkan mutu beras masih sesuai kelas premium.

Dia menambahkan, PT Food Station juga telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait indikasi pelanggaran kualitas beras yang ditemukan di ritel modern. Food Station berjanji akan kooperatif dan menunggu hasil investigasi Satgas Pangan yang saat ini masih menguji 50 sampel beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Pemprov DKI pun mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan menunggu hasil resmi dari pihak berwenang. Kami pastikan terus menjamin keamanan pangan yang beredar di Jakarta,” imbuhnya.

Topik
Komentar

Komentar