Senin, 14 Juli 2025 – 23:09 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/6/2025). (Foto: Tangkapan Layar Youtube/Kementerian Keuangan).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Di antara para pembantu presiden yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih (KMP), bisa jadi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang paling mumet.
Dia harus pandai-pandai mengatur anggaran sekaligus puter otak, menghadapi deakan tambah anggaran 2026 dari hampir seluruh kementerian dan lembaga negara (K/L) yang berjumlah 99. Melonjak ketimbang jumlah K/L di era sebelumnya.
“Seluruh kementerian/lembaga sekarang jumlahnya 99. Naiknya cukup drastis ketimbang tahun lalu (2024) yang berjumlah 86 K/L,” ujar Sri Mulyani bernada curhat dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Tak berhenti di situ, Sri Mulyani juga harus mengatur dana transfer ke daerah (TKD) yang jumlahnya bertambah signifikan. “Jumlah pemerintah daerah juga naik mencapai 546 pemda, sebanyak desa 75.266, satker (satuan kerja) sekarang mencapai 19.439,” ungkap Sri Mulyani.
Dari sisi wajib pajak yang berdampak kepada penerimaan negara sebagai penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang bertumbuh alias naik. Dari 80,11 juta orang menjadi 82,23 juta.
Sementara, total eksportir dan importir di Indonesia pada 2025, sebanyak 148 ribu orang. “Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang, tapi investasi di bidang sistem,” tegas Sri Mulyani.
Dipaparkan, target APBN 2025 yang semakin meningkat dibandingkan tahun lalu. Misalnya, penerimaan negara yang dipatok naik 2,03 persen year on year (yoy) mencapai Rp3.004,5 triliun.
Begitu pula belanja pemerintah pusat ditargetkan naik 2,34 persen ke Rp2.701,44 triliun; transfer ke daerah (TKD) tumbuh 0,62 persen menjadi Rp919,87 triliun; pembiayaan utang naik 1,28 persen di tahun pertama Presiden Prabowo menjadi Rp775,9 triliun; serta pengelolaan aset negara yang naik 7,57 persen ke Rp13.692,36 triliun.
“Sebetulnya kemarin saya inginnya menunjukkan 5 tahun kenaikan (APBN), tapi karena teman-teman (Kemenkeu) mungkin agak keburu-buru, dapatnya 1 tahun saja. Nanti untuk menunjukkan naiknya, betapa cukup dramatis,” bebernya.
“Tujuannya adalah untuk menggambarkan betapa size dari APBN kita dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara, melonjak tinggi. Sementara, Kementerian Keuangan, size-nya relatif tak berubah,” kata Sri Mulyani.
Sedangkan, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menerangkan, saat ini, Kemenkeu memiliki satker sebanyak 1.071 unit. Sementara, pegawainya mencapai 77.468 orang.
Artinya, kata Wamenkeu Suahasil, Kemenkeu terus merampingkan jumlah pegawai. Jumlah saat ini, turun 4,07 persen ketimbang 2021 yang sebanyak 80.759 pegawai.
“Dari tahun ke tahun, jumlah pegawai di Kemenkeu turun terus. Kita tentu lakukan strategi SDM dengan penguatan IT dan sistem informasi. Semuanya terus kita evaluasi,” kata Wamenkeu Suahasil.
Dia katakan, pegawai baru di lingkungan Kemenkeu, tetap ada. Namun proses rekrutmennya dilakukan dengan sangat selektif dan hati-hati. Keberadaan pegawai aru adalah untuk mengganti yang pensiun.
“Kita mulai melihat kebutuhan tiap unit secara sangat-sangat detail. Penataan SDM terus dilakukan untuk bisa mendukung kualitas,” pungkas Wamenkeu Suahasil.