Food Station Tjipinang Diduga Oplos Beras, Pemprov DKI Dinilai Gagal Kawal Kepercayaan Warga

Ilustrasi – Pedagang menunggu pembeli di kios penjual beras di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (2/3/2025). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/nym Suwarso).

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo mendukung penuh proses investigasi dugaan beras oplosan yang menyeret BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya.

Menurutnya, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri harus dilakukan secara transparan.

“Saya juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang sudah mengungkap kasus ini,” ujar Francine saat dihubungi, Selasa (15/7/2025).

Dia menyebut langkah-langkah investigasi yang tengah dilakukan sangat penting untuk mendorong praktik usaha yang baik. “Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keluhan konsumen dan dugaan yang dilontarkan Pak Menteri (Amran Sulaiman),” katanya.

Francine mengatakan proses investigasi ini harus dilakukan dengan tuntas. “Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait,” ucapnya.

Dia menegaskan jika terbukti ada tindakan pengoplosan, hal ini sangat merugikan warga Jakarta yang telah membayar harga mahal untuk mendapatkan beras berkualitas tinggi dalam jumlah banyak.

“Alih-alih memperoleh barang sesuai dengan harganya, pembeli malah mendapatkan beras oplosan yang berkualitas rendah. Ini merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada Food Station oleh para konsumen,” ucapnya.

Francine juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak tegas dalam kasus ini. “Karena jika terbukti, pengoplosan ini menunjukkan adanya masalah besar di dalam BUMD yang seharusnya melayani warga Jakarta dengan baik,” ujarnya.

Lebih jauh, apabila terbukti, Francine meminta agar para pelaku dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen yang terlanjur rusak karena munculnya dugaan pengoplosan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa empat produsen atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam distribusi beras. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik kecurangan tersebut.

“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Brigjen Helfi menyebut empat produsen yang diperiksa adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG, tanpa merinci materi pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, WG mengacu pada Wilmar Group, FSTJ adalah Food Station Tjipinang Jaya, BPR adalah Belitang Panen Raya, dan SUL/JG merupakan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Adapun produk Wilmar Group yang diperiksa meliputi Sania, Sovia, dan Fortune. Sampel beras dikumpulkan dari berbagai wilayah, seperti Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jabodetabek.

Sementara itu, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) diperiksa atas produk beras merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos, yang sampelnya diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.

PT Belitang Panen Raya (BPR) diperiksa terkait produk Raja Platinum dan Raja Ultima, dengan sampel diambil dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Sementara PT Sentosa Utama Lestari (SUL)/Japfa Group diperiksa terkait produk Ayana setelah pengambilan tiga sampel dari Yogyakarta dan Jabodetabek.

Topik