KPK Cecar Dua Pihak Perusahaan Kasus Pemberian Bansos Presiden di Jabodetabek Masa COVID-19

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Foto: Inilah.com/Rizki)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Direktur PT Envio Global Persada, Richard Cahyanto, terkait perannya dalam operasional pemberian paket bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek yang diduga berbau korupsi.

“Peran mereka dalam operasional pemberian paket bantuan sosial presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Materi pertanyaan serupa juga diajukan penyidik kepada mantan Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Roni Ramdani. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).

“Pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK bantuan sosial presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020,” ucap Budi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 26 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp125 miliar.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ivo diduga merupakan tangan kanan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam proyek pengadaan bansos pada masa pandemi COVID-19.

Tim penyidik KPK juga tengah mendalami praktik pembagian jatah atau plotting kuota dari eks Mensos Juliari Batubara (JB) kepada sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek bansos Presiden saat pandemi.

Informasi tersebut terungkap dalam pemeriksaan mantan Kepala Biro Umum Kemensos, Adi Wahyono (AW), yang dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (30/8/2024).

“Saksi (AW) hadir, pertanyaan seputar plotting kuota dari menteri (JB) untuk perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan,” kata eks Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

Tessa tidak merinci identitas perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai titipan dari mantan menteri yang berasal dari kader PDIP tersebut.

Plotting kuota oleh menteri menjadi bagian penting dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Sebagai informasi, total ada enam juta paket sembako dari program bansos presiden yang diduga dikorupsi. Paket-paket tersebut berasal dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam—masing-masing terdiri atas dua juta paket sembako, dengan isi bervariasi seperti beras, minyak goreng, hingga biskuit.

“Tahap tiga, lima, dan enam, per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” ujar Tessa, Kamis (4/7/2024).

Adapun nilai proyek dari tiga tahap penyaluran bansos Presiden yang berujung pada dugaan korupsi ini mencapai hampir Rp1 triliun.

“Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya,” ungkap Tessa.

Topik