Sabtu, 19 Juli 2025 – 05:25 WIB
Truk yang membawa bahan-bahan logistik keluar dari kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong Ternate, Maluku Utara, Senin (7/7/2025). (Foto: Antara Foto/Andri Saputra/foc).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin menyampaikan keprihatinan serius, atas maraknya praktik pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan angkutan barang dan truk logistik di Indonesia.
Apalagi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, sopir truk harus mengeluarkan Rp150 juta per tahunnya.
“Ini bukan masalah sepele. Ketika satu truk bisa habis sampai Rp100-150 juta rupiah setahun karena pungli, biaya itu pasti dilempar ke harga barang yang pada akhirnya dibayar masyarakat. Ini memberatkan ekonomi rakyat dan merusak daya saing logistik nasional,” tegas Syafiuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Ia mendesak tindakan terkoordinasi lintas lembaga, pemerintah pusat dan daerah, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bergerak cepat menutup ruang-ruang pungli, menindak oknum, dan memperkuat mekanisme pengawasan sistemik.
“Saya minta Kementerian terkait, terutama yang membawahi infrastruktur jalan, perhubungan darat, dan pelabuhan, bekerja bersama Polri, Kejaksaan, dan KPK. Lakukan operasi gabungan, audit titik rawan pungli, dan tindak tegas siapa pun, baik aparat maupun warga sipil yang bermain di jalur logistik,” ujarnya.
Dia menilai pungli sistemik memperpanjang mata rantai biaya logistik nasional, yang selama ini sudah menjadi perhatian karena biaya logistik Indonesia relatif tinggi. Biaya ilegal di lapangan membuat perencanaan tarif angkut tidak transparan, memicu praktik mark-up, dan berkontribusi pada kenaikan harga bahan pokok di wilayah-wilayah yang bergantung pada distribusi darat dan multimoda.
“Kalau kita serius mau menurunkan biaya logistik nasional dan mendukung rantai pasok pangan, maka pungli harus nol toleransi. Setiap rupiah pungli adalah beban tambahan kepada petani, produsen, dan konsumen,” jelas Syafiuddin.
Politisi dari Fraksi PKB ini pun mengusulkan agar dilakukan audit nasional titik pungli logistik, digitalisasi retribusi dan timbangan, membuat kanal pengaduan yang terhubung dengan berbagai instansi, dan dilakukan operasi gabungan berkala.
“Jika ditemukan pungli, masyarakat bisa melaporkan. Kami juga siap menampung keluhan dan laporan dari masyarakat. Jangan takut lapor!,” kata dia.
Sebelumnya, Praktik pungutan liar (pungli) di jalan raya memaksa setiap truk mengeluarkan Rp100 juta–150 juta per tahun. Itu berarti, setiap hari seorang sopir truk harus menyiapkan uang hampir Rp500 ribu hanya untuk pungli.
Karena itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memandang pentingnya menindak tegas pungli yang merugikan pengemudi truk dengan dimensi dan muatan melampaui ketentuan (Over Dimension and Over Loading – ODOL).
Ia mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi di mana saja daerah-daerah yang sering menjadi lokasi pungli. “Ada datanya. Setiap truk harus mengeluarkan Rp100–150 juta per tahun. Jadi, kenapa biaya logistiknya besar? Menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini,” ucap AHY setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
AHY meyakini apabila pungli bisa dihentikan dan ditindak dengan tegas maka biaya transportasi logistik akan berkurang.
Atas dasar tersebutlah, AHY mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan RI, Korlantas Polri dan lain-lain.
“Tindakan harus tegas. Jelas melawan hukum itu. Siapa pun harus kita tindak dengan tegas,” kata AHY.
Dengan biaya yang lebih efisien, AHY meyakini tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengatakan truk ODOL lebih murah.