Singgung Tragedi Kapal Tenggelam di Paripurna, Puan Minta Evaluasi Tata Kelola Transportasi

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Inilah.com/Reyhaanah/TVP)

Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyinggung tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu, dalam pidatonya saat menutup masa sidang DPR IV tahun 2024-2025.

Ia mengatakan, pihaknya turut menyampaikan bela sungkawa terhadap korban musibah atas tragedi beberapa waktu lalu tersebut.

“Atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali serta korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di di tanah air,” kata Puan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Ia menerangkan, musibah yang terjadi di Selat Bali itu seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait tata kelola transportasi yang ada di tanah air.

“Musibah di Selat Bali, hendaknya menjadikan kita mawas diri dan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Faktor cuaca memang tidak dapat dihindari, namun mitigasi dan antisipasi risiko tetap penting dan selalu harus ditingkatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah mengantongi data yang cukup untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan bahwa sampai saat ini tim KNKT telah melakukan investigasi dan mengumpulkan data faktual sejak insiden tenggelamnya KMP Tunu yang mengakibatkan 19 orang ditemukan meninggal dan 16 belum ditemukan, sementara 30 orang selamat.

“Intinya kami sudah mendapatkan data yang cukup, dan tinggal melakukan analisa mencari penyebab (kapal tenggelam),” kata dia kepada wartawan di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (21/7/2025).

Soerjanto juga menyampaikan bahwa kontribusi penyebab kapal tenggelam sudah ada beberapa hal yang sudah ditemukan termasuk salah satunya terkait lashing atau proses pengikatan pemuatan kendaraan ke di kapal.

Menurut dia, ada beberapa hal yang sangat perlu dan segera dilakukan perbaikan dalam operasional di lintasan Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi)-Pelabuhan Gilimanuk (Bali).

“Mulai dari cara pemuatannya, misalnya kalau over draft (melebihi muatan dari kapasitas) ya jangan diberangkatkan. Besok kami akan sampaikan ke Komisi V DPR RI terkait hal yang perlu segera ditindaklanjuti selama kami melakukan investigasi,” kata Soerjanto.

Topik