Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron angkat bicara terkait kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) yang babak belur. Meski diberikan hak monopoli, pabrik setrum pelat merah ini justru gagal mengerek laba. Utangnya bahkan terus menggunung.
Kang Hero, sapaan akrab Herman Khaeron, mengaku heran dengan kinerja PLN yang gagal mendulang keuntungan. Padahal PLN diberikan banyak kekhususan oleh negara.
“Selain diberi hak monopoli distribusi, PLN juga menjalankan penugasan subsidi, diberikan penyertaan modal negara setiap tahun, dan diberikan kekhususan regulasi dalam pasokan melalui domestik market obligation (DMO) dan mengatur harga batu bara dan gas,” papar Kang hero, jakarta, dikutip Sabtu (2/8/2025).
“Pengelolaan PLN harus ditangan yang tepat dan mampu membawa PLN menjadi BUMN yang menguntungkan dan berkembang. Menurut saya semestinya dapat menjaga keberlanjutan perusahaan dan tidak rugi,” imbuh Kang Hero.
Dia menjelaskan, titik lemah PLN ada dua hal. Pertama, manajemen pembangkit yang tak memiliki kalkulasi yang akurat, antara kapasitas pembangkit dengan kapasitas terpakai. Di mana, sistem kontrak pembangkit take or pay tidak bisa efektif.
Jika tidak mampu melakukan perhitungan dengan cermat, kata dia, maka keuangan PLN bakal jebol. Jangan heran jika keuangan PLN bak pepatah lebih besar pasak ketimbang tiang.
“Yang kedua adalah pengelolaan utang, karena terlalu besarnya utang PLN maka dibutuhkan seseorang yang mampu mengelola manajemen keuangan dengan baik,” tegas dia.
Dia mencontohkan, setiap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp100, utang PLN bertambah Rp1 trilliun. Sehingga, keuangan PLN harus dikelola dengan baik.
“Bayangkan kalau negara melepas semua kekhususan PLN, saya sangat khawatir dengan manajemen PLN, saat ini. PLN sebagai institusi negara yang vital, harus terjaga kehandalanya, keberlanjutan dan pengembanganya. Tak boleh pasif dan sekali lagi harus terus terjaga,” ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut, aji mumpung PLN, perusahaan setrum pelat merah itu, mengalami penurunan laba, sementara utangnya semakin gemoi alias gemuk.
“Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari,” papar Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Diterangkan Uchok, total utang PLN mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang. Pada 2023, utang jangka pendek PLN mencapai Rp143,1 triliun. Setahun kemudian, naik Rp28.8 triliun, menjadi Rp172 triliun.
Sedangkan utang jangka panjang PLN naik dari Rp511,8 triliun pada 2023, menjadi Rp539,1 triliun pada 2024. “Kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp27,3 triliun,” jelas Uchok.
Itu baru masalah utang yang terus mengembung. Soal laba pun dipertanyakan Uchok. Bagaimana mungkin, PLN yang memonopoli pasar kelistrikan di Indonesia, labanya anjlok pada 2024.
“Laba PLN pada 2023 sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok.
Anjloknya laba PLN ini, menurut Uchok, berbanding terbalik dengan nasib rakyat Indonesia selaku konsumen listrik. Sehari saja rakyat lalai membayar listrik yang deadlinenya per tanggal 20, dikenakan denda.
Lebih parah lagi konsumen token listrik yang lupa mengisi akun listriknya, dipermalukan dengan bunyi alarm dari mesin pencatat listrik di rumah. Bunyinya nyaring hingga sampai ke kuping tetangga. Kalau tak segera isi, siap-siap listrik padam secara otomatis.
Atas buruknya kinerja keuangan PLN ini, Uchok mendesak pemerintah melakukan perombakan direksi PLN yang saat ini dipimpin Darmawan Prasodjo.
“Harus ada penyegaran direksi PLN. Gant dirutnya yang enggak becus kelola PLN. Dia sudah terlalu lama berkuasa, sudah kenyang, harus diganti. Kalau tidak, kinerja PLN akan seperti keong,” imbuhnya.
Selain itu, Uchok mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap Dirut PLN, Darmawan Prasodjo atas dugaan perjalanan pribadi ke luar negeri yang dibiayai perusahaan, bersama keluarganya.
Upaya Inilah.com mengonfirmasi masalah ini ke Sekretaris Perusahaan PLN, Alois Wisnuhardana, tidak membuahkan hasil. Pesan pendek yang dilayangkan lewat aplikasi WhatApps (WA) tidak mendapatkan jawaban.