Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bantah pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Hasto Kristiyanto, terkait melunaknya sikap PDIP, yang menyatakan mendukung pemerintah sebagai penyeimbang.
“Saya pikir tidak ada kaitannya,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2025).
Ia menerangkan, jauh sebelum kongres PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam beberapa pertemuan menyebut akan mendukung program-program baik dari pemerintahan.
“Dan kemudian, PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” ujarnya.
Diketahui, muncul dugaan amnesti ini cuma alat tawar saja, tujuannya agar PDIP tak lagi berada di luar pemerintahan. Dalam ilmu semiotika, setiap peristiwa politik tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada tanda-tanda yang menjadi bagian dari makna yang utuh.
Tanda-tandanya sudah banyak. Seperti pertemuan Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 7 April. Lalu pertemuan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo di kediaman Megawati, pada Juni 2025.
Kemudian, saat Megawati beri arahan tegas ke kader-kadernya pada bimbingan teknis (bimtek) di Bali, Kamis (31/7/2025). Perintahnya jelas, mendukung program-program pemerintahan Prabowo.
Arahan ini diungkap oleh Ketua DPP Deddy Sitorus. Dikatakan bahwa Megawati berpesan agar PDIP tetap menjadi penopang pemerintah. Ia menyebut PDIP akan mendukung program pemerintah yang dianggap berpihak kepada masyarakat luas.
“Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” ujar dia di Bali, Kamis (31/7/2025).
Selang beberapa jam usai keluarnya arahan Megawati, Dasco mengumumkan, DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk memberikan amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Hasto di dalamnya.
Dia menjelaskan, keputusan itu berdasarkan surat presiden Nomor R42/Pres/07/2925 tanggal 30 Juli, ditujukan kepada DPR. Dasco bilang, pihaknya telah melakukan rapat konsultasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum (Kemenkum). Hasilnya, menyetujui surat dari Presiden tersebut.
“Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Dasco dalam konferensi pers di DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
Tak kalah menarik, usai pengumuman amnesti, Dasco mengunggah foto kebersamaan dirinya bersama dengan para elite PDIP. Tak dijelaskan kapan pertemuan ini terjadi. Dari unggahan Dasco terlihat momen pertemuan antara dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Mensesneg sekaligus Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi.
Ada juga satu foto memperlihatkan Dasco, Puan dan Mensesneg Prasetyo yang memegang map batik di tangan. Entah apa isi dari map itu. Tiga foto yang diunggah ini digambarkan sebagai bentuk merajut persaudaraan. “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan,” tulis Dasco dalam unggahannya.