Partai NasDem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 8–10 Agustus 2025. Forum strategis ini akan menjadi ruang konsolidasi nasional sekaligus pembahasan serius terkait tantangan kebangsaan, salah satunya skema pemilu.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai NasDem Dedy Ramanta mengungkapkan, Rakernas kali ini akan difokuskan pada dua hal utama, yaitu peta jalan kebangsaan dan peta jalan elektoral sebagai bentuk komitmen partai dalam menjawab dinamika zaman.
“Ada dua hal ya, kita ingin dapat peta jalan kebangsaan yang menjadi inset partner state. Kedua adalah peta jalan elektoral, itu insetnya. Di dalam dua-duanya mengandung problematik yang cukup luar biasa,” ujar Dedy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Rabu (6/8/2025).
Dia bilang, persoalan mendasar dari sistem pemilu saat ini adalah maraknya praktik politik uang yang disebabkan sistem proporsional terbuka.
“Model pemilu ini kan sekian banyak keputusan MK, salah satunya misalkan proposional terbuka, itu bagaimana nasibnya di tengah tantangan pemilu yang didominasi oleh politik uang. Makin serentak kan makin besar politik uang,” kata Dedy.
Selain itu, kata dia, ada juga fenomena deparpolisasi, di mana tingkat keterikatan masyarakat terhadap partai politik terus menurun sejak Pemilu 1999. Hal ini dinilainya sebagai ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia.
“Deparpolisasi ini kecenderungan rakyat itu terhadap parpol itu dari sejak pemilu 99 sampai sekarang terus turun. Bahkan seluruh partai politik kalau dijumlahkan, angka partai id-nya kan nggak sampai 20 persen,” ungkapnya.
Adapun tema ekonomi yang bakal dibahas dalam rakernas, berkenaan dengan kondisi global, proteksionisme perdagangan internasional hingga masalah domestik, seperti ketimpangan lapangan kerja dan pertumbuhan tenaga kerja.
“Kondisi dalam negeri tentang tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja yang juga menjadi tantangan tersendiri. Angka pertumbuhan tenaga kerja luar biasa, sementara lapangan kerja kan belum terfasilitasi dengan baik,” jelasnya.
Rakernas ini juga akan mengundang sejumlah pakar memberikan masukan, terkait dinamika global yang memengaruhi arah kebijakan nasional, termasuk kebijakan perdagangan seperti tarif 19 persen yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah kebijakan Trump.
“Kita akan minta beberapa ahli ekonomi untuk melihat gejala-gejala politik luar negeri dan perdagangan global itu, seberapa jauh akan berdampak terhadap jalan kebangsaan kita,” ucap dia.
Dedy memastikan, forum Rakernas ini akan lebih banyak menghadirkan substansi strategis dibanding sekadar seremoni. Rakernas kali ini mengusung tema ‘Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa’.
“Dengan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi partai baik di dalam maupun luar negeri,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, seluruh partai politik tengah menyimulasikan formulasi UU Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu.
Nantinya, hasil pembahasan masing-masing partai akan disinergikan antarfraksi melalui Komisi II DPR setelah masa reses.
“Nah, pembahasan-pembahasan mengenai undang-undang Pemilu, Masing-masing partai sedang melakukan simulasi. Nanti setelah reses masuk, kita akan menyinergikan di komisi II tentunya,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).