Fraksi Golkar MPR RI meminta pemerintah fokus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk sektor pendidikan formal, yakni pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
“Kami Fraksi Partai Golkar MPR menganggap, pendidikan itu sangat penting dan hak dasar bagi anak-anak kita,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).
Mekeng mengatakan, alokasi 20 persen itu merupakan amanat yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib menyediakan anggaran 20 persen dari ABPN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara dalam implementasinya, menurut Mekeng, pengalokasian anggaran tersebut masih belum sesuai di lapangan untuk menopang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di tanah air.
Saat ini, sambung dia, masih banyak daerah-daerah yang memiliki fasilitas sekolah yang tidak layak, kemudian upah guru juga tidak dibayarkan dengan layak hingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpunnya, 24 persen anak-anak tidak bersekolah, 22 persen anak hanya tamat SD, sementara lulusan S1 sampai S3 hanya 4,8 persen. Sisanya tamat SMP dan SMK.
“Jadi ini adalah potret kita. Dan kalau potret ini tetap kita pertahankan, kami Fraksi Partai Golkar tidak yakin, kita bisa mencapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045,” ungkap Mekeng.
Mekeng menyebut, nantinya MPR Fraksi Partai Golkar usai mengadakan acara sarasehan ini, akan menyurat kepada Presiden Prabowo dan pemerintah terkait anggaran pendidikan ini.
“Jadi kami berharap tahun 2026, anggaran pendidikan mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.” tandasnya.