Pemerintah Indonesia berencana memperpanjang kerja sama goverment to goverment (G2G) dengan pemerintah Jepang untuk penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI). Nota kesepahaman (Memorandum of Cooperation/MoC) antara keduanya akan berakhir tahun ini.
“Iya pasti, jadi sebenarnya ini kan sangat penting terhadap pemerintah juga. Jadi kami sudah berbicara, saya juga sempat berbicara dengan Kedubes Jepang di Jakarta,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison di Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/8/2025).
“Kami sampaikan, jadi G2G itu sangat penting. Ini kan ada istilahnya mutual recognition dan segala macamlah,” sambungnya.
Leontinus menyebut, kerja sama ini sama-sama menguntungkan bagi kedua negara. Terlebih, menurutnya, Jepang tengah dihadapi aging population atau penuaan populasi, sehingga mereka membutuhkan setidaknya 800 ribu pekerja dalam lima tahun ke depan.
“Jadi mereka sangat ingin sekali untuk mengundang PMI, karena kami sebenarnya sudah memberikan kesan yang positif buat pemerintah Jepang. Jadi pasti G2G pasti,” ucapnya.
Leontinus mengungkap, ada lima sektor yang akan diprioritaskan dalam kerja sama ini, yakni perawat (nurse), caregiver atau tenaga perawat lansia, sopir truk (truck driver), hortikultura atau pertanian dan welder atau tukang las dan besi berskala besar.
“Ada lima hal yang ingin kita pilotkan untuk penyelenggaraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan proses-proses awal untuk kembali menjalin kerja sama tersebut.
“Jaring PMI-nya dulu. Siapa yang mau mendaftar, nanti kita siapkan. Bidang apa kita siapkan. Terutama bahasa sih. Dan nanti kan pasti ada orientasi tentang budaya bekerja di Jepang,” katanya.