Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi PKS, Anis Byarwati ikut mengomentari data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12 persen. Di satu sisi, menyejukkan namun banyak ekonom meragukan
Anis mengingatkan, munculnya perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis BPS dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral, justru membingungkan publik. Di mana, BPS menetapkan ekonomi tumbuh 5,12 persen, realitasnya pertumbuhan kredit, penerimaan pajak justru mundur.
Selain itu, angka pemutusan hubungan kerja alias PHK mengalami kenaikan. Ketiga indikator makroekonomi itu, seolah membantah hasil kerja BPS.
“Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2025, versi BPS. Apalagi kalau dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi hanya tumbuh 4,87 persen,” kata Anis, Jakarta. Selasa (12/8/2025).
Apalagi, lanjut Anis, BPS mencatat adanya pertumbuhan posisi beberapa sektor utama, seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. “Begitu pula dari sisi pengeluaran, yakni konsumsi, investasi dan ekspor, menurut BPS bagus semua,” jelas Anis.
Selanjutnya dia mengingatkan BPS agar bisa menjaga kredibilitas data BPS, mengingat lembaga tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
Integritas data ang disajikan BPS, lanjutnya, menjadi modal kuat dalam proses pembangunan. Sangat wajar jika lembaga statistik negara itu, perlu menjaga kredibilitas datanya. Serta menjelaskan kepada publik terkait proses perhitungan serta metodologi yang dijadikan acuan. Demi menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak bisa kita pungkiri dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari,” tegasnya.
Anis menilai, untuk menjaga kepercayaan publik, BPS dapat membuka metadata hingga metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen.
“Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas,” kata Anis.
Menutup pernyataannya, Anis meyakini komitmen dan integritas BPS masih terjaga. Ke depan, kepercayaan itu harus bisa dipertahankan. Kalau tidak, publik akan kesulitan dalam mendapatkan data ekonomi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.