Tahun depan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, semakin tancap gas. Sasarannya makin besar, anggaranya pun membesar. Lebih dari empat kali anggaran tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk MBG pada 2026 diperkirakan di atas Rp300 triliun.
“Makan bergizi gratis, tahun ini sebesar Rp71 triliun. Kita cadangkan tambahan Rp100 triliun. Tahun depan kalau Pak Rahmat (Meneri Bappenas) tahu sekali. Kalau 82 juta (penerima manfaat) akan mendapatkan itu, (anggaran) lebih dari Rp300 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Dia mengatakan, program MBG yang memerlukan anggaran jumbo itu, membuka peluang bagi pelaku ekonomi syariah untuk menuangkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan program. Termasuk rantai pasok pangan halal dan pemberdayaan pesantren.
“Value chainnya tadi kalau mau dibuat, dihubungkan dengan tadi, gerbang pesantren, value chain halal, kami sudah membuatkan programnya. Teman-teman mau bersibuk-sibuk untuk mengisi dalam bentuk gerbang value chain nya untuk meningkatkan industri halal,” sebut dia.
Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih menelan anggaran Rp250 triliun.
“Pertanyaan saya kepada kita semua, teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu gak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi kooperasi merah putih? Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas kita semua,” tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, peredaran uang di masyarakat mencapai Rp28 triliun danpak dari program MBG. Peredaran dana tersebut bukan berasal dari APBN, namun mitra MBG.
Informasi ini diungkap Dadan usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Dadan menjelaskan, sejauh ini, penerima manfaat telah mencapai hampir 20 juta orang yang dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
“Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol, di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan, itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Angkatan Darat, Kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI, dan lain-lain,” kata Dadan.
Dadan mengatakan, SPPG yang terdaftar semuanya membangun sendiri dapur mereka dengan biaya dari mitra. Dan kalau dihitung, ucapnya, mereka membutuhkan Rp1,5 sampai Rp2 miliar untuk setiap satuan pelayanan.
“Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” ujarnya.
“Jadi kalau di daerah-daerah toko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan-bahan baku membangun SPPG itu murni uang dari para mitra,” jelas Dadan menambahkan.
Dadan menyebut, BGN menyerap anggaran Rp8,2 triliun yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya masuk dalam sistem yang dibangun para mitra. “Jadi secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar,” paparnya.