Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan masyarakat kelompok menengah kebawah telah menikmati anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) mencapai Rp1.333 triliun selama tahun 2025.
“Kami menyampaikan saja dalam hal ini bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai 1.333 triliun untuk tahun ini,” ujar Sir Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Bendahara negara itu menyampaikan, untuk anggaran tahun depan Presiden Prabowo melalui pidato nota keuangan yang akan disampaikan, Jumat (15/8/2025) bakal mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk masyarakat bawah.
“Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan bagaimana yang lemah kita bantu kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf,” kata dia.
Dia menyebut, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menempatkan prinsip keadilan yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain dan melaksanakan Asta Cita substansi keadilan begitu sangat kental dan itu adalah konsisten dengan ekonomi syariah,” tegas dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif. Kesepakatan awal tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025.
Berdasarkan pembahasan tersebut, Said memperkirakan pendapatan negara dalam RAPBN 2026 berada pada kisaran Rp3.094-Rp3.114 triliun, belanja negara Rp3.800-Rp3.820 triliun, dan defisit anggaran sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau setara Rp706 triliun.
“Kalau mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya pemerintah akan mengajukan pada batas atas, bukan batas bawah,” ujar Said kepada wartawan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Said menuturkan, postur RAPBN 2026 tersebut lebih tinggi dibandingkan prognosis APBN 2025 yang diperkirakan memiliki pendapatan negara Rp2.865,5 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp1 triliun serta belanja negara Rp3.527,5 triliun. Defisit APBN 2025 sendiri diproyeksikan sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.