Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap kebijakan negara harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek.
Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya saat membuka Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 yang menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode 2024-2029.
“Masa sidang tahun kedua ini merupakan momentum strategis bagi DPR RI dan pemerintah untuk melakukan penguatan arah kebijakan negara secara menyeluruh,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025)
Puan menyampaikan, rakyat menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agar arah kebijakan nasional semakin berpihak pada kehidupan rakyat.
“Dalam mewujudkan harapan tersebut, DPR RI melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, akan menjalankan perannya sebagai mitra konstitusional Pemerintah dalam menyukseskan Pembangunan Nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, Puan menambahkan, DPR RI akan memastikan seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dirinya juga mengingatkan para anggota dewan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang. Puan mengatakan, sebagai pembentuk UU wajib untuk bersikap adil dan bijaksana dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.
“Untuk itulah, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan syarat yang sangat penting,” sebut Puan.
Ia melanjutkan, partisipasi tersebut merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Menurut Puan, dengan mendengar, menimbang, dan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat, maka produk hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi, keadilan, dan penerimaan publik yang lebih kuat.