Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris dan dewan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mampu menghemat keuangan negara hingga Rp18 triliun.
“Memang tantiemnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN, itu terasa sekali,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Ia juga mengungkap, sebenarnya kebijakan penghapusan tantiem telah disampaikan kepada jajaran di BUMN sejak satu setengah bulan lalu.
Bahkan kata Dasco, para wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan komisaris BUMN, sudah dijelaskan tidak akan mendapat tantiem. Dan langkah ini sengaja dilakukan untuk mengawasi kinerja perusahan pelat merah.
“Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah. Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran dewan komisaris hingga dewan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mundur. Bagi mereka yang merasa keberatan dengan keputusannya menghapus tantiem.
“Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo dalam pidato tentang RAPBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menuturkan masih banyak anak muda yang berprestasi, yang bersedia menggantikannya.
“Ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, penghapusan tantiem dilakukannya karena ia melihat banyak badan usaha pelat merah yang tidak masuk akal. Di mana, perusahaan bisa mengalami itu rugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak.
Bahkan jumlah tantiem tembus Rp40 miliar setahun, padahal komisaris hanya mengikuti rapat sekali dalam sebulan. Ia pun meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membereskannya.
“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ungkap Prabowo menambahkan.