Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyumbang minimal sebesar 50 miliar dollar AS atau sekitar Rp808.542.082.000.000 (kurs Rp16.170/dollar AS). Pasalnya, selama ini APBN kerap defisit.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
“Harusnya BUMN itu menyumbang pada kita minimal 50 miliar dollar AS. Kalau 50 miliar dollar AS, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo dalam pidato tentang RAPBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Adapun jumlah sumbangan itu didasarkan pada penghitungan pengembalian atas aset (return on assets) dari total aset BUMN kini mencapai 1.000 triliun dollar AS.
Berdasarkan ilmu ekonomi, bisnis dikatakan berhasil jika pengembalian aset berkisar 12 persen, atau paling tidak mencapai 10 persen.
Namun untuk Indonesia yang merupakan negara “kaya”, pengembalian cukup mencapai 5 persen agar APBN tidak defisit.
“Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun dollar AS,” jelasnya.
Oleh karena itu, Prabowo menginstruksikan BPI Danantara untuk membereskan masalah BUMN tersebut. Mengingat, banyak pengelolaan BUMN yang tidak masuk akal sehingga menyebabkan kerugian.
Sedangkan Prabowo menemukan, terdapat sejumlah komisaris yang mendapat tantiem Rp40 miliar setahun dengan hanya mengikuti satu kali rapat dalam sebulan.
“Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” paparnya.