Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kemiskinan menurun hingga 0 persen dalam waktu yang secepat-cepatnya. Menurutnya, langkah tersebut sulit terwujud jika struktur ekonomi masih dikendalikan konglomerat.
“Kemiskinan nol masih sulit kalau struktur ekonomi masih dikendalikan konglomerat di sektor ekstraktif,” ujar Bhima kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Dia menjelaskan ada dua kebijakan yang perlu dilakukan Prabowo untuk merealisasikan targetnya, yakni dengan cara mengendalikan lonjakan harta orang kaya dan meningkatkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos).
“Jadi PR-nya Prabowo ada dua, kendalikan lonjakan harta orang orang super kaya melalui pajak kekayaan. Yang kedua, mendorong lebih besar anggaran perlinsos lebih dari 4 persen dari PDB. Saat ini anggaran perlinsos baru 2,2 persen dari PDB jadi kurang intervensinya,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk segera menghapus angka kemiskinan dari Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
“Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke nol persen dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut keinginannya sejalan dengan upaya pemerintahan dalam memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh selama 10 bulan terakhir.
Salah satunya adalah dengan membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). “DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui data DTSEN, Prabowo menuturkan pemerintah bisa menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebab, ia mengaku masih mendapat laporan banyak orang kaya yang mendapatkan bantuan untuk warga miskin.
“Sebelumnya kami mendapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat dan sekarang kita ingin tepat sasaran,” tuturnya.
Dengan DTSEN, lanjut dia, pastikan program-program Pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
“Dengan DTSEN, kami jaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat. 100 Sekolah Rakyat telah kami bangun agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan. Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik,” jelasnya.