Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sikap politik partainya sudah tegas sebagai penyeimbang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres ke-6 pada 1 Agustus lalu.
“Ya sikap politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas, bagaimana dengan posisi menjadi penyeimbang secara ideologis, secara teknokratis dan juga dalam rangka kebijakan-kebijakan untuk memberikan dukungan kebijakan yang pro-rakyat,” kata Hasto di halaman Masjid At Taufiq, Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, seusai upacara HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).
“Tetapi juga bersikap kritis, karena demokrasi memang memerlukan check and balances. Itu semua pokok-pokoknya sudah disampaikan di dalam pidato penutupan Kongres ke-6 dan itulah yang kami jalankan,” sambungnya.
Sebelumnya, Megawati menegaskan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan PDIP tidak akan menjadi oposisi maupun bagian dari koalisi.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan hingga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati.
Menurut Megawati, dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, istilah oposisi dan koalisi tidak dikenal sebagaimana dalam sistem parlementer. Ia menyebut hal ini masih kerap disalahpahami.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” ujarnya.
Megawati menegaskan bahwa PDIP adalah partai ideologis yang berpijak pada nilai-nilai kebenaran. Bagi PDIP, keberpihakan bukan sekadar soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan tentang kesetiaan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Soekarno.
“Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ujar Megawati.
Ia menambahkan bahwa sebagai partai ideologis, PDIP juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap pada jalur konstitusi dan berpihak pada rakyat. “Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegas Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.