Tahun depan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati benar-benar mumet mengatur anggaran negara. Rasa-rasanya tak ada kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan rekrutmen CPNS anyar.
Sri Mulyani bilang, sebagian besar pos anggaran yang ersemat dalam RAPBN 2026, bakal difokuskan untuk program prioritas nasional.
“Untuk gaji (PNS) kita harus melihat fiscal space pada 2026 yang mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, dikutip Minggu (18/8/2025).
APBN Tahun 2026, kata dia, bakal difokuskan untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“MBG saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” kata dia.
Anggaran pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp3.136,5 triliun, atau tumbuh 17,8 persen dari tahun sebelumnya. Di mana, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.498,3 triliun. Sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp1.638,2 triliun.
Sementara anggaran transfer ke daerah (TKD) anjlok 24,8 persen, menjadi Rp650 triliun. “Pengurangan TKD dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah,” imbuhnya.
Sri Mulyani menyebut pemerintah belum melakukan kajian. Apakah ada kapasitas fiskal yang bisa dipertimbangkan. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu melakukan eksersis terutama untuk rekrutmen.
Di bilang, pemerintah akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk menghitung kebutuhan pegawai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Tahun ini, sudah ada penerimaan. Nanti bergantung kebutuhan dari kementerian dan lembaga, terutama juga dari daerah. Namun, pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan,” tambah dia.
Mengingatkan saja, postur RAPBN 2026 dirancang dengan defisit Rp636,8 triliun atau setara 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Total belanja negara ditargetkan Rp3.786,5 triliun, atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.
Sedangkan penerimaan negara diproyeksikan Rp3.147,7 triliun, atau tumbuh 9,8 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong penerimaan pajak yang ditargetkan naik 13,5 persen menjadi Rp 2.357,7 triliun.
Penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun. Dengan demikian, total penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan Rp 2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.
Sedangkan khusus penerimaan negara bukan pajak (PNBP), ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Atau turun 4,7 persen dari outlook 2025, akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.