Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menekankan pentingnya transparansi dan metodologi yang jelas dalam mengukur dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, klaim yang menyebut MBG meningkatan kehadiran dan prestasi siswa perlu didukung bukti kausal.
“Pemerintah sebaiknya memublikasikan baseline dan capaian belajar sebelum–sesudah di sekolah sasaran, agar publik melihat bukan hanya jumlah porsi, melainkan hasil pada literasi, numerasi, dan disiplin kehadiran,” kata Achmad kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Ia mengingatkan, klaim keberhasilan bisa berpotensi menyesatkan bila tidak diberi pagar metodologi dan tidak disandingkan dengan sisi gelap pelaksanaan. Ia menyoroti tiga ruang rawan yang perlu diperhatikan. Yakni konsistensi angka, payung tata kelola dan pengakuan atas masalah.
“Ketika jumlah SPPG disebutkan berbeda-beda di berbagai kesempatan, selisih ratusan dapur bukan sekadar salah ketik, melainkan perbedaan kapasitas produksi jutaan porsi,” ujar dia.
Achmad menyarankan pemerintah segera menampilkan dashboard publik harian berisi jumlah SPPG aktif, uptime dapur, porsi tersaji, hingga keluhan terverifikasi per provinsi.
“Program sebesar MBG, membutuhkan Perpres tata kelola yang memuat standar gizi, keamanan pangan, pengadaan, serta sistem monitoring dan evaluasi baku. Tanpa standar nasional yang rinci, variasi mutu antar daerah akan mudah terjadi dan celah pengawasan melebar,” jelas Achmad.
Dia bilang, penting bagi pemerintah untuk terbuka terhadap persoalan di lapangan, seperti keterlambatan pembayaran mitra dapur, perbedaan nilai porsi yang memicu polemik, hingga kasus keracunan yang membuat kegiatan sempat dihentikan di sejumlah lokasi.
“Ini bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan narasi keberhasilan tidak menenggelamkan pekerjaan rumah. Publik akan memaklumi kekurangan bila pemerintah jujur, cepat mengoreksi, dan membuka datanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai target 20 juta penerima manfaat menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraannya pada sidang penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Berbagai program unggulan kami sudah dirasakan rakyat. Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat,” kata Prabowo saat membuka pidatonya.
Meskipun baru berjalan 8 bulan, hasil dari program MBG ini menurut Presiden sudah terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat.
“Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi di Indonesia. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur- dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” tuturnya.
Prabowo pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional dan anggotanya atas capaian dari program MBG ini. Tak hanya itu, Presiden juga menyebut program ini telah dibangun melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk TNI, Polri, ormas keagamaan, koperasi, dan yayasan. “Dalam tujuh bulan, kita mencapai target yang negara lain butuh bertahun-tahun,” ungkapnya.