Hari-hari ini, fenomena kepala daerah mengerek pajak mahal untuk rakyatnya, seolah menjadi tren. Akar permasalahannya sederhana saja, soal duit. Gara-gara anggaran transfer ke daerah alias TKD dipangkas Rp270 triliun atau 29 persen.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku miris dengan kepada daerah yang ramai-ramai menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Keputusan ini, jelas belum pas dengan kondisi saat ini. Karena perekonomian belum membaik, keuangan masyarakat masih minus.
Dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (18/8/2025), Mendagri Tito mengaku sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isinya petunjuk sebelum memutuskan kenaikan PBB.
“Sudah ada surat edaran. Saya juga sudah zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Ini yang pertama kali. Saya minta, diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu (kenaikan PBB) memberatkan, maka ditunda atau dibatalkan saja,” kata Mendagri Tito.
Selanjutnya, mantan Kapolri ini, meminta seluruh kepala daerah yang menaikkan PBB, termasuk nilai jual objek pajak (NJOP), segera mengirimkan surat tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah. “Karena ada aturan, yang melakukan reviu terhadap keputusan kenaikan pajak adalah gubernur,” ungkapnya.
Dengan adanya tembusan itu, kata dia, Kemendagri bisa ikut melakukan reviu dan memberikan masukan.
“Ya kira-kira memberatkan masyarakat, atau tidak. Prinsip dasar yang kami sampaikan lewat zoom dengan seluruh kepala daerah, bahwa program Presiden Prabowo sangat berhubungan dengan rakyat. Jadi agar sama iramanya, jangan memberatkan rakyat,” tegasnya.
Mengingatkan saja, masyarakat dari berbagai daerah mulai Kabupaten Pati, Kota Cirebon, Kabupaten Semarang, Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Jombang dan daerah lainnya, protes keras dengan kenaikan PBB yang di luar nalar.
Yang paling fenomenal terjadi di Kabupaten Pati. Ribuan warga menuntut Bupati Pati, Sudewo mundur gara-gara menaikkan PBB hingga 250 persen. Meski keputusan itu sudah dianulir, tak mampu melunakkan hati warga. Desakan agar Sudewo mundur menguat.